Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

3.1%

19.6%

7.4%

69.9%

Uu Tutup Tambang Pasir Ilegal di Karangnunggal & Cikalong Tasik

220
0
MENUTUP. Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menutup tambang pasir ilegal di Kecamatan Karangnunggal dan Cikalong, Senin (27/7). PEMPROV JABAR FOR RADAR TASIKMALAYA

KARANGNUNGGAL – Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan menutup lokasi tambang pasir yang tak berizin atau ilegal di Desa Cidadap, Kecamatan Karangnunggal dan Cikalong, Senin (27/7).

Total ada 12 titik pertambangan pasir ilegal yang ditutup mantan bupati Tasikmalaya ini.

Baca juga : Perbakin Kabupaten Tasik Targetkan Emas di Porda 2022

Kata Uu, dalam giat saat ini sudah dilakukan penutupan pertambangan pasir ilegal tiga titik di Kecamatan Karangnunggal dan sembilan titik di Kecamatan Cikalong.

“Sesuai arahan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, saya hanya menutup sementara aktivitas pertambangan bahan galian C hingga para pemilik tambang mendapat izin beroperasi yang resmi dari Pemda Provinsi Jabar,” ujarnya.

“Pemerintah bukan ingin menutup (tambang), karena yang namanya galian jelas manfaatnya multifungsi, baik untuk pendapatan masyarakat sekitar, roda perekonomian, meningkatkan IPM (indeks pembangunan manusia) dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembangunan,” tambah pria yang menyukai kendaraan-kendaraan klasik ini.

Menurut Uu, tambang harus memiliki legalitas supaya ada multifungsi lagi yaitu bisa menyumbangkan PAD baik itu desa, kecamatan, kabupaten, bahkan tingkat provinsi.

Sehingga keberadaan pertambangan ini bisa benar-benar dirasakan manfaatnya dan bisa sesuai aturan.

Selain itu, lanjut Uu, Pemda Provinsi Jabar mendorong legalitas tambang pasir khususnya di Kabupaten Tasikmalaya agar para pengusaha bisa menjual hasil galian secara resmi ke berbagai proyek pembangunan di Jabar bahkan luar Jabar.

“Apalagi sekarang Jabar ada beberapa megaproyek misalnya (Tol) Cigatas, KCIC (kereta cepat Jakarta-Bandung), (Pelabuhan) Patimban dan (Bendungan) Leuwikeris. Jika ada legalitas, bisa menjual dengan skala besar dan harga lebih bagus lagi,” ujarnya, menjelaskan.

“Jadi, sekali lagi kami (Pemda Provinsi Jabar) bukan akan memotong mata rantai perekonomian yang ada di wilayah ini, tapi hanya untuk melegalkan usaha mereka (pemilik tambang) agar mereka lebih tenang lagi (menjalankan usahanya),” ucapnya.

Sementara, kata dia, setelah lokasi tambang ilegal ditutup, pihaknya akan memanggil dinas terkait untuk menindaklanjuti proses perizinan termasuk menyoal potensi penggalian di sungai yang boleh dilakukan menurut undang-undang.

“Harapan kami, sebelum izin itu keluar dari Pemprov Jabar, saya minta dihentikan seluruh aktivitas penambangan di wilayah Jabar terutama yang ada di Tasikmalaya Selatan. Jika ada yang nakal, sanksi pertambangan yang tidak ada izin yaitu denda Rp 100 miliar dan hukuman 10 tahun,” ucapnya.

“Pemerintah harus segera mempercepat keluar legalitas formal ini karena kami juga memiliki tanggung jawab untuk menyejahterakan masyarakat, apalagi dengan program Gerbang Desa yang intinya meningkatkan SDM dan SDA di desa untuk warga desa. Di sini sudah ada SDM pertambangan, sepanjang tidak merusak lingkungan akan kita dorong legalitasnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat,” katanya, menambahkan.

Kemudian, lanjut Uu, kepala desa sebagai aparatur pemerintah dalam penegakan aturan harus terus menyampaikan informasi-informasi terkait kepada masyarakat atau para penambang.

Baca juga : 132 Kasus DBD di Kabupaten Tasik, 2 Balita Meninggal

“Saya berharap kepada kepala desa tolong harus bisa membaca arah pemimpin atau pemerintah di atasnya, baik itu kabupaten atau provinsi,” katanya.

“Kepada pihak kepolisian, TNI dan Satpol PP saya harap bisa mengawasi dan membantu terkait apa yang dilakukan Pemprov Jabar ini. Karena kita satu kesatuan dalam melaksanakan roda pemerintahan di Jabar,” pungkasnya. (rls/yfi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.