Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.2%

2.4%

54.3%

6.9%

0.7%

13%

0%

22.4%

0%
Kuasa Hukum Temukan Fakta di Sidang Kasus Video Porno

Vina Garut Mengaku Pernah Lapor Polisi sebelum Viral

68
0
SIDANG. Tiga terdakwa kasus video porno menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Garut Selasa (3/12). yana taryana / rakyat garut

TAROGONG KIDUL – Asri Vidya Dewi, kuasa hukum salah satu pemeran video asusila bernama P (19), menemukan fakta baru dalam persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Garut Selasa (3/12). Dalam keterangan terdakwa, kliennya pernah melapor ke Polres Garut terkait video asusila tersebut, sebelum video porno itu viral di media sosial.

“Laporannya pada 6 Agustus 2019. Klien saya bersama ibunya datang ke Polres Garut untuk melapor penyebaran video itu. Laporan itu tidak diterima, malah pertengahan Agustus 2019 video ini viral di media sosial,” ujar Asri kepada wartawan usai persidangan kemarin.

Menurut dia, saat laporan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Garut, penyidik meminta kliennya mencari bukti terlebih dahulu sebelum melaporkannya. Padahal, dalam KUHP, kata dia, polisi adalah pihak yang berwenang mencari bukti. Sementara masyarakat hanya melapor. “Dia (terdakwa) adalah korban. Karena sudah usaha melaporkan ke Polres tapi diminta cari bukti,” katanya.

Asri menilai tindakan kepolisian aneh, karena polisi berargumen kasus video porno didapatkan dari pengaduan masyarakat. Sementara di sisi lain, kliennya pernah melapor sebagai individu yang jelas, tapi tak ada respon positif dari polisi.

Ia menyebutkan fakta tersebut tak pernah ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) kasus tersebut. Namun, fakta itu diungkapkan langsung kliennya dalam persidangan.

Selain tidak ada fakta itu, kata dia, alat bukti dan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang kedua tak kuat. “Saya melihat JPU tidak bisa menunjukan satu alat bukti yang telak,” katanya.

Menurut dia, dua saksi pemilik hotel tak bisa memastikan waktu peristiwa atau pembuatan video dilakukan di tempatnya. Artinya, locus delicti atau tempat terjadinya tindak pidana tidak jelas.

Apalagi, lanjut dia, tidak ada dokumen resmi dari pihak hotel yang ditampilkan sebagai bukti dengan alasan hilang. Bahkan, rekaman kamera pengawas atau CCTV juga tidak ditampilkan dalam persidangan.

Asri mengaku selanjutnya akan membawa saksi ahli pidana dan ahli fakta yang memiliki pengetahuan mengenai relasi kuasa antara suami-istri. “Majelis hakim juga memiliki perspektif mengenai perempuan,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Kasatreskrim Polres Garut AKP Maradona Mappaseng mengaku tidak bisa memastikan bahwa terdakwa P (19) pernah melapor ke polisi sebelum video itu viral. “Banyak yang datang melapor ke Polres. Penyidik yang saya tanyakan tidak yakin yang melapor itu terdakwa P atau bukan,” katanya.

Anggaplah, lanjut dia, yang melapor adalah terdakwa P. Namun, penolakan laporan oleh polisi dilakukan lantaran syarat yang dibawa pelapor tidak lengkap. Artinya, polisi berhak tidak menerima laporan.

Maradona mengatakan masyarakat tak bisa datang ke kantor polisi dan tiba-tiba melapor tanpa membawa bukti yang jelas. Dalam laporan, kata dia, harus disertai bukti.

Setelah ada bukti, polisi tak serta merta menyatakan pelapor sebagai korban. “Dia melapor, dia belum tentu korban. Misalnya, dia ada bukti, kita analisis. Dia juga main dalam video itu, bukan dipaksa, akan langsung kita tangkap di situ. Karena dia bukan korban,” kata dia.

Ia mengatakan upaya yang dilakukan kuasa hukum terdakwa dalam persidangan atau keterangannya kepada media adalah hal yang wajar. Namun, kuasa hukum terdakwa terlalu mengeneralisir bahwa orang datang melapor ke polisi adalah korban. “Padalah belum tentu. Tidak diterima laporannya itu mungkin karena tidak bawa bukti kuat. Kalau ada bukti, belum tentu juga jadi korban,” kata dia. (yna)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.