WADUH.. Dana BPUM di Garut Cair Langsung Disunat

170
3

TAROGONG KIDUL – Sejumlah warga di Kabupaten Garut mengeluhkan adanya potongan dana Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro (BPUM). Seperti yang diungkapkan Nugraha (27) warga Desa Tanjungsari, Kecamatan Karangpawitan.

Menurut dia, dana BPUM sebesar Rp 2,4 juta yang diperolehnya mendapatkan potongan sebesar Rp 900 ribu.

Dugaan pemotongan itu dilakukan oleh dua orang yang mengaku dari Dinas Koperasi dan UMKM Garut. “Katanya potongan itu bukan untuk dinas saja, tetapi RT, RW hingga desa,” ujarnya, kepada wartawan, Rabu (4/11).

Nugraha mengatakan, dengan adanya pemotongan ini, dana BPUM yang diterimanya ini hanya Rp 1,5 juta dan tidak bisa mengembangkan usaha kecil miliknya ini.

“Tadinya bantuan itu untuk mengembangkan usaha, tetapi dipotong,” ujarnya.

Baca juga : Sektor usaha di Garut yang Terapkan Protokol Kesehatan Dapat Reward

Menurut dia, potongan bantuan ini, bukan hanya dialaminya saja, tetapi beberapa orang di desanya ini juga mendapatkan potongan yang sama.

“Di sini ada 30 orang yang dapat (bantuan, Red), semuanya dipotong. Kalau ditotalkan potongannya itu sampai Rp 27 juta,” terangnya.

Bukan hanya di Kecamatan Karangpawitan saja, sejumlah warga di Kecamatan Cilawu, Tarogong Kaler, Banyuresmi, mengaku menjadi korban pungutan liar usai dirinya mencairkan dana BPUM dari bank yang ditunjuk. Jumlah pungutan bervariatif, mulai Rp 300 ribu hingga Rp 1 juta per orang.

“Iya benar, saya dipotong Rp 300 ribu setelah mencairkan,” ujar salah satu warga di Kecamatan Banyuresmi yang tidak mau disebutkan namanya itu.

Menurut dia, adanya potongan ini, karena sebelumnya, warga yang menerima dana BPUM ini dimasukan dalam satu grup Whatsapp terlebih dahulu. Sehingga ketika akan mencairkan diketahui. “Dia minta uang bantuan itu karena mengaku yang mengusulkan. Kalau ga ngasih, kami diancam,” akunya.

Ditemui terpisah, Bupati Garut H Rudy Gunawan mengaku, dana BPUM yang diterima para pelaku UMKM di Kabupaten Garut ini dari pusat langsung dan tidak ada potongan sedikitpun.

“Kalau ada yang motong dan ngomong dari dinas, itu hanya oknum. Itu pungutan liar dan tidak diperbolehkan,” ujarnya kepada wartawan di Pendopo Garut, kemarin.

Rudy menegaskan, yang memungut itu bukan dari Dinas Koperasi dan UKM, tetapi dari luar. Oknum ini memungut karena telah membantu para pelaku UMKM mendaftar secara online.

“Jadi mereka yang memungut itu sebagai upah ketika dia melakukan online. Misalkan saya pedagang, tidak tahu apa-apa, nah saya minta tolong ke kamu sok saya kasih Rp 400 ribu pokoknya dapet gitu. Itu yang terjadi,” sebutnya.

Ia mengatakan bahwa penyimpangan tersebut tidak terjadi dari dalam pemerintah. Hal itu karena dinas tidak bersentuhan langsung, hanya sebagai legalisasi saja.

Rudy mengaku menyerahkan kepada pihak kepolisian mengenai adanya pungutan liar dan penyimpangan tersebut.

“Itu harus diusut. Itu adalah program pemerintah pusat,” paparnya. (yna)

loading...

3 KOMENTAR

  1. Iya di tarogong kidul haurpanggung juga ada potongan 400rb katanya buat yg uras urus, kalo 100-200 mendinglah kalo sampe 400rb menurut saya itu pemerasan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.