Wagub Jabar Tertibkan Galian C Ilegal di Bungursari Kota Tasik

180
1
Istimewa JELASKAN. Wagub Jawa Barat H Uu Ruzhanul Ulum usai sidak dan pemasangan penghentian kegiatan penambangan di Gunung Pameongan Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari, Jumat (18/9).

BUNGURSARI – Wakil Gubernur Jawa Barat, H Uu Ruzhanul Ulum menertibkan aktivitas galian c ilegal. Setelah adanya aktivitas penambangan di Gunung Pameongan Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari tersebut dikeluhkan warga sekitar.

“Setelah saya cek dan pastikan, kemudian banyaknya pertanyaan dari masyarakat. Maka saya turun langsung sesuai arahan Pak Gubernur untuk merespons aktivitas yang menjadi keluhan masyarakat,” ucapnya disela inspeksi mendadak (Sidak), Jumat (18/9).

Baca juga : Tak Ada Solusi dari Pemerintah, 2 Dusun di Cineam Tasik Selalu Krisis Air Bersih

Menurutnya, kegiatan penambangan ini masih dalam tahap pengurusan izin di wilayah Kota Tasikmalaya, belum sampai ke level Jawa Barat.

Selain itu, terjadi pro kontra di masyarakat yang dikhawatirkan mengganggu kondusivitas. “Saya hadir ke sini langsung untuk menertibkan bukan untuk menutup. Artinya pengelola kita dorong supaya izinnya diurus dengan baik, agar aktivitasnya legal,” kata orang nomor dua di Pemprov Jawa Barat itu.

Menurutnya, apabila aktivitas penambangan tersebut sudah legal, otomatis akan berkontribusi terhadap daerah.

Loading...

Kemudian dalam memanfaatkan lahan galian, tidak sporadis dan terawasi pemerintah agar ramah dan tidak berdampak terlalu luas terhadap lingkungan.

“Kalau pertambangan itu ada izin kan ada uang untuk deposito, jadi seandainya mereka setelah menggali tidak ada reklamasi, maka uang tersebut bisa di pakai, besar tidaknya jaminan reklamasi tergantung wilayah yang menerbitkan izin,” jelas Mantan Bupati Tasikmalaya tersebut.

Baca juga : Kepala Puskesmas Singaparna & Bidan Puskesmas Sukahening Tasik Positif Corona

Ia mendorong pemerintah daerah pun responsif atas adanya aktivitas galian yang tidak berizin. Mengingat, dampak lingkungan yang ditimbulkan ketika tidak sesuai rekomendasi teknis dan masukan dari pemerintah, akan berdampak bagi kelangsungan masyarakat.

“Kita mengimbau  agar pengusaha yang belum memiliki izin lengkap jangan dulu melakukan aktivitas. Sebab, kami pun akan melakukan tindakan-tindakan represif dengan pihak aparat kalau masih saja membandel di wilayah Jawa Barat,” tegasnya. (igi)

Loading...
loading...

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.