Wahidiyah Tak Cocok di Tasik

490
4
DIKI SETIAWAN / RADAR TASIKMALAYA berjaga. Anggota Shabara Polres Tasikmalaya berjaga di kompleks Masjid Agung Baiturahman Jalan Bojongkoneng Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kamis (23/11).

SINGAPARNA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tasikmalaya menyatakan dalam fatwanya bahwa ajaran Wahidiyah tidak cocok diikuti masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang mayoritasnya awam (bukan khawas).
Pengurus MUI Kabupaten Tasikmalaya H Sya’ban Hilal menyampaikan Ketua MUI Kabupaten Tasikmalaya KH Ii Abdul Basyit menjalskan bahwa fatwa yang isinya adalah masalah fatwa MUI tentang Wahidiyah bukanlah menyoroti soal amalan wahidiyah. Karena menilai amalan perorangan atau suatu komunitas orang itu sangatlah subjektif.
Isi fatwa selanjutnya, kata Sya’ban, bahwa yang disoroti oleh MUI itu ajaran Wahidiyah yang jelas panduannya di dalam buku yang dijadikan rujukan oleh kelompok tersebut. “Ajaran tersebut tidak cocok dengan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Yang mayoritasnya awam (bukan khawas),” ungkap Sya’ban yang menyampaikan kembali fatwa Ketua MUI KH Ii Abdul Basyit saat dihubungi Radar, kemarin (24/11).
Isi fatwa yang berikutnya, lanjut dia, jika ajaran tersebut diserap oleh orang setingkat masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya, maka sangat dikhawatirkan mereka terjerumus ke dalam isyrok dan kesesatan lainnya. Sebab di dalamnya terkandung ajaran yang menurut ukuran orang awam sangat bertentangan dengan ketauhidan.
Kemudian isi selanjutnya, kata dia, kegiatan mujahadah rasanya tidak perlu dilakukan secara ramai-ramai seperti kegiatan inbox yang digelar oleh pemkab beberapa waktu lalu di Kompleks Masjid Baiturrahman, Bojongkoneng, Singaparna. Cara ini justru akan mengganggu keikhlasan. “Tetapi seandainya kegiatan tersebut harus dilakukan ramai-ramai, mengapa dipaksakan harus dilakukan di Tasikmalaya? Ada apa ini?” kata Sya’ban menyampaikan fatwa ketua MUI Kabupaten Tasikmalaya KH Ii Abdul Basyit.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya Fraksi PKB Usman Kusmana MSi mengatakan kegiatan pengajian Wahidiyah yang pada akhirnya tidak dilaksanakan memang lebih didahulukan kemaslahatannya di banding kemadaratannya. “Kalau sekiranya kegiatan pengajian Wahidiyah ternyata menimbulkan sesuatu yang madarat, pemerintah membaca itu tentu saja kita menghormati itu,” ungkap Usman.
Usman mengaku empat bulan ke belakang saat menjabat sebagai Ketua Komisi IV mendapat surat permohonan audiensi dari pengurus Wahidiyah Kabupaten Tasikmalaya. “Ketika itu kita undang perwakilan dari FKUB, MUI dan Kemenag. Siapa pun yang datang ke DPRD, harus kita layani,” terang Usman.
Kemudian Komisi IV, kata Usman, menyarankan kepada perwakilan Wahidiyah Kabupaten Tasikmalaya melakukan tabayun atau silaturahmi dengan FKUB, MUI dan Kemenag. Datang langsung menemui pimpinannya. Termasuk dengan banyak tokoh masyarakat dan agama lainnya. Kemudian diarahkan untuk memproses tahapan yang sifatnya normatif untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah meminta izin serta ke DKM Masjid Baiturrahman dan kepolisian. Jadi tidak ada salahnya difasilitasi karena Wahidiyah ini merupakan bagian elemen masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.
Adapun soal kajian dari kepolisian yang dikhawatirkan kegiatan pengajian Wahidiyah ini menimbulkan gejolak itu patut diapresiasi. Termasuk adanya fatwa MUI yang menyatakan sebagian pengamal Wahidiyah sesat. Maka harus ada tabayun.
Di Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Barat pun, kata Usman, muncul data bahwa ada 14 aliran sesat tetapi di dalamnya tidak termasuk Wahidiyah. “Nah jadi poin saya pertama kalau urusannya bacaan situasi sosial, kondusivitas masyarakat tentu bacaan aparat keamanan. Kalau urusannya yang berhubungan dengan fatwa, harus ditempuh mekanisme tabayaun lebih lanjut memberikan penjelasan yang lebih komprehensif langsung dari MUI pusat,” ungkap Usman.
Meskipun jemaah Wahidiyah di Kabupaten Tasikmalaya di bawah 10 ribu masih skup kecil, mereka masih sebagai warga yang hak dan kewajibannya dilindungi secara konstitusional. ”Paling tidak memberikan semacam penyikapan yang proporsional. Kalau misalkan MUI menganggap sesat, lalu bagaimana upaya meluruskan mereka, coba kita bantu dan tolong supaya mereka tidak dalam kesesatan selamanya,” jelas Usman.
Usman mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh aparat keamanan mengantisipasi hal terburuk yang terjadi jika pengajian tetap dilakukan. Sehingga diputuskan bahwa kegiatan pengajian Wahidiyah itu tidak terlaksana. Untuk menghindari gesekan lebih lanjut. “Saya mengapresiasi juga jemaah Wahidiyah menerima dengan lapang dada ketentuan yang terjadi. Pada akhirnya kegiatan pengajian tidak jadi dilaksanakan. Kerelaan itu otomatis membuat situasi menjadi reda,” tutur dia. (dik)

Loading...
loading...

4 KOMENTAR

  1. Benar sekali, hanya di Tasik saja, Acara Shalawatan malah tidak diijinkan.. sebuah pertanyaan besar, apakah ada hal lain yang mendasari

  2. Dasar aneh…… pemerintah sebagai pelayan…bukan exsekutor….. dilaksanakan aja belum sudah ngomong nggak kondusif….nggak usah bawa2 aparat…..karena jabatan takutnya sama jabatan yg lebih tinggi…… silahkah beretorika apapun kamu semua orang2 pemerintahan kabupaten tasik yg berkepentingan dalam masalah ini sudah menciderai hak asasi manusia. Apalagi ini soal ibadah. Sungguh aneh masih berani berstatement hanya untuk mencari pembenaran belaka.

  3. Tasik orang orangnya yg menggagalkan acara sudah alim hebat luar biasa agamanya……sampe bilang ngak cocok…..wah wah orang kaya gitu harus cepet masuk surga..bila perlu besok… Secepatnya… Waqulja alhaq wajahaqolbatil inalbthila kana jahoqu…..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.