Wajar, Namun Harus Lihat Sikon

207
0
Ilustrasi

Kalaupun Naik, Edukasi Politik Mesti Maksimal
CIHIDEUNG – Keinginan partai politik (parpol) agar bantuan yang digelontorkan pemerintah mengalami kenaikan, dinilai wajar-wajar saja. Namun keinginan itu dianggap kurang melihat situasi dan kondisi (sikon). Karena saat ini masyarakat dihadapkan himpitan ekonomi ditambah APBD Kota Tasikmalaya yang relatif tidak besar.
“Asas kepatutan itu tolong dilihat. Kondisi hari ini rakyat sedang terhimpit ekonomi. Subsidi ini-itu dicabut, jadi bantuan yang ada sebaiknya dioptimalkan saja dulu,” ujar pengamat politik Tasikmalaya Maulana Jannah kepada Radar, Rabu (13/12).
Menurutnya, selain melihat dari asa kepatutan, besaran anggaran yang dialokasikan harus berdasarkan kepada kebutuhan dan kelayakan. Mengingat APBD Kota Tasikmalaya relatif tidak besar.
”Jangan berdasarkan keinginan, tetapi berdasarkan kebutuhan dan kelayakan dong. Kalau keinginan itu, bisa saja kan satu parpol misal minta satu miliar.
Tetapi itu harus terukur oleh kebutuhannya. Sesuai, tidak,” tutur dia.
Maulana menganalisa adanya keinginan kenaikan anggaran bantuan politik, sebab di 2018 sudah memasuki tahun politik. Saat itu sudah masuk tahapan pemilu. Sehingga wajar apabila kebutuhan semakin bertambah dan berharap ada kenaikan jumlah yang diterima.
“Memang uang itu penting, tetapi parpol itu seharusnya bisa membangun nilai-nilai asketis. Banyak-banyak ’puasa’ lah agar berkah. Memang harus ada operasional, tetapi ya dimaksimalkan saja yang ada,” sarannya.
Kalau pun pemerintah merestui kenaikan bantuan, tanggung jawab parpol memberikan edukasi politik terhadap masyarakat lebih besar lagi. Peran serta dan kehadiran parpol di masyarakat juga harus lebih terasa lagi.
“Kalau ada jaminan saat bantuan naik kemudian peran serta dan kehadirannya lebih terasa di masyarakat, bisa saja dinaikkan,” ujarnya.
Anggaran bantuan politik Rp 1,3 miliar per tahun dari Pemkot Tasikmalaya 2017, sebelumnya, dinilai masih kurang. Belum cukup untuk operasional dan kebutuhan partai.
Bendahara DPC PDI Perjuangan Kepler Sianturi mengakui selama ini kegiatan parpolnya tidak ter-cover dana bantuan pemkot. Sehingga pihaknya perlu merogoh kocek cukup dalam untuk menyiasati kekurangan biaya menutupi kekurangan. Terlebih dana yang diterima dari pemerintah sekitar Rp 144 juta per tahun. Rinciannya, Rp 2.788 dikali 52 ribu suara.
Hal yang sama juga dikatakan Bendahara DPC PBB Kota Tasikmalaya Ichwan Saffa. Dia mengakui tugas parpol dalam memberikan edukasi politik terhadap masyarakat belum maksimal. Terganjal anggaran yang terbilang sedikit. Saat ini pihaknya menerima Rp 56.450.000 per tahun dari perolehan suara sekitar 21 ribu.
Pun dengan Wakil Ketua III DPC PKB Kota Tasikmalaya Cepi Restiadi. Bantuan yang diterima partai berlambang sembilan bintang itu diterima setiap tahun dengan angka yang relatif kecil. Tahun ini, PKB menerima sekitar Rp 65 juta dari 23.000 suara. (igi)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.