Wakil Wali Kota Tasikmalaya dan Pokja Ranham Melakukan Sidak

244
0
SIDAK. Wakil Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf yang juga Ketua Pokja Ranham memimpin inspeksi mendadak (sidak) di salah satu perusahaan pengolahan kayu Jalan SL Tobing, Senin (25/11). Firgiawan / Radar Tasikmalaya

CIHIDEUNG – Wakil Wali Kota Tasikmalaya Drs H Muhammad Yusuf dan Pokja Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap perusahaan pengolahan kayu di Jalan SL Tobing, Senin (25/11).

Pada sidak tersebut, tim menemukan sejumlah karyawan diliburkan dengan alasan salah satu mesin terjadi kebocoran dan memerlukan perbaikan. Pihak perusahaan tidak ingin mengambil risiko dengan mengabaikan kesehatan karyawan, maka opsi libur dilakukan sampai mesin kembali berfungsi normal. “Kalau bocor dan dibiarkan perusahaan otomatis bermasalah, nanti karyawan kena ISPA atau penyakit pernapasan lainnya,” ucap Yusuf disela inspeksi.

Menurutnya, dari pengecekan bersama Tim Ranham, poin wajib kaitan hak karyawan masih terdapat beberapa hal belum terpenuhi. Salah satunya, sebagian karyawan masih belum didaftarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. “Tadi dijelaskan belum seluruhnya masuk BPJS tenaga kerja, karena kondisi perusahaan saat ini sedang sulit, mungkin belum semuanya,” tuturnya.

“Tapi wajib semua masuk BPJS tenaga kerja dan kesehatan. Kita dorong perusahaan melakukan secara bertahap, sebab tidak dipungkiri perusahaan juga harus berhitung daripada usaha pailit karena salah mengambil kebijakan, akhirnya karyawan juga malah menganggur,” sambung Yusuf.

Pihaknya akan terus memonitor supaya perusahaan terus berprogres dalam pemenuhan hak karyawan. Termasuk, pengusaha pun diminta terus berinovasi supaya perusahaan semakin tumbuh dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. “Mengingat pengangguran di kita cukup tinggi, UMK mendatang saja sudah di angka Rp 2,2 juta. Tinggal bagaimana, perusahaan mengimplementasikan juga mengukur kemampuan perusahaan,” kata dia.

Anggota Pokja Ranham Asep Cahyanto mengatakan pemerintah juga jangan terlalu keras ketika kemampuan perusahaan tidak bisa mengejar UMK dalam menggaji karyawannya. Terpenting, bagaimana supaya adil bagi kedua belah pihak, dan memunculkan kesepahaman juga kesepakatan. “Pak Wakil akan arahkan pengusaha supaya bagaimana setiap perusahaan untuk bargaining adil kedua belah pihak,” kata Asep.

Owner CV Djaya Santosa, Sigit mengatakan biasanya karyawan yang belum terdaftar kepesertaan lantaran fluktuatif, keluar dan masuk. Tergantung betah tidaknya seorang karyawan bekerja di perusahaannya. “Kia juga bingung mendaftarkan karyawan yang baru masuk tiga bulan kurang, nanti menunggu kepastian karyawan untuk kelanjutannya. Biasanya betah tak betah itu yang menentukan mereka sendiri,” ujarnya memaparkan. (igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.