Wali Kota Sulit Bebaskan Utang Karyawan PD Pasar Resik

45
Wali Kota Tasikmalaya, Drs H Budi Budiman.

CIHIDEUNG – Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman tidak bisa merealisasikan pembebasan utang karyawan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Resik setelah dibubarkan.

Pasalnya, utang piutang itu urusan pribadi. Pemerintah akan mengacu pada regulasi yang ada.

“Kalau soal utang piutang tidak diatur undang-undang. Silakan saja diselesaikan,” ungkap Budi saat ditemui di Kompleks Olahraga Dadaha, Rabu (26/12).

Budi tentu tidak ingin pembubaran PD Pasar Resik berunjung konflik berkepanjangan. Maka dari itu, dia akan mempertimbangkan berbagai masukan untuk kebaikan semua pihak.

Menurut Budi, dibubarkannya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap pasar tradisional.

Selain itu, perusahaan plat merah ini tidak mungkin dilanjutkan karena beberapa problem.

Maka dari itu, pengelolaan pasar tradisional dialihkan kembali ke Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

“Kita sudah ada tim panitia pembubaran, nantinya mereka menyiapkan segala yang perlu dilaksanakan di masa transisi. Termasuk penghitungan besaran pesangon dan audit aset serta keuangan,” ujar dia.

Pemkot juga tidak akan menutup kesempatan bagi eks karyawan PD Pasar Resik yang ingin bekerja kembali mengelola pasar tradisional dalam naungan UPTD.

Namun, mereka tetap harus mengikuti prosedur rekrutmen atau tes. “Kalau mau silakan ikut. Namun, kita akan seleksi secara objektif dan independen. Mana tenaga yang terbaik sesuai kebutuhan tugas di UPTD,” terang Budi.

Proses pembubaran BUMD itu, terang dia, masih menunggu hasil pembahasan Raperda Pembubaran PD Pasar Resik di DPRD.

“Silakan DPRD dan tim membahas terlebih dahulu. Setelah itu diparipurnakan, kita akan laksanakan step by step tahapan pembubarannya. Termasuk membentuk UPTD,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama PD Pasar Resik Asep Safari Kusaeri menerima rencana pemkot membubarkan PD Pasar Resik.

Namun, sebelum BUMD ini dibubarkan, pemkot harus memenuhi hak-hak para karyawan. “Salah satunya pesangon bagi karyawan. Sekitar Rp 4,1 miliar sampai dengan Rp 4,3 miliar. Itu include (termasuk, Red) dengan upah beberapa pekerja yang belum terbayar,” ujarnya saat menghadiri rapat dengar pendapat di DPRD Kota Tasikmalaya, Jumat (21/12).

Dalam menghitung besaran pesangon, PD Pasar Resik melakukan kajian bersama konsultan independen.

Perhitungannya dua kali jumlah gaji pegawai ditambah uang apresiasi serta jasa lainnya.

“Termasuk, kami juga mengusulkan adanya pembebasan utang karyawan ke bank, tidak memotong dari jumlah pesangon yang harus diterima pegawai,” tutur Asep.

Alasan pemkot harus membebaskan piutang, lantaran berhentinya para karyawan karena kebijakan. Bukan karena kinerja yang akhirnya membuat perusahaan bangkrut.

“Ini kan keputusannya dari pemkot, bukan karena wanprestasi atau kinerja para pegawai yang membangkrutkan perusahaan. Tapi diputuskan untuk bubar dari pemkot,” tegasnya. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.