Wali Kota Tasik Didesak Taati Edaran Mendagri Soal Non Aktif Sementara

122
0
Loading...

BUNGURSARI – Koordinator Transparansi Institute Tasikmalaya, Jamaludin, mempertanyakan sikap DPRD Kota Tasik berkaitan dengan Wali Kota, Budi Budiman yang statusnya ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seperti kita ketahui, lembaga antirasuah telah menetapkan Budi Budiman sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 Kota Tasikmalaya.

Hal itu terungkap saat mereka melakukan audiensi dengan DPRD, yang diterima langsung Ketua DPRD, Agus Wahyudin di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung DPRD Kota Tasik, Selasa (9/7).

“Kita minta DPRD bersikap soal itu (status wali kota tersangka KPK, Red). Sebab kami ikut andil dan mengawasi roda pemerintahan di Kota Tasik sedikit terganggu dengan status itu. Sedangkan beliau (Budi Budiman) masih menjabat Wali Kota hingga kini,” paparnya kepada radartasikmalaya.com.

Terang dia, buka sekadar karena menurut pengamatannya menganggu jalannya roda pemerintahan. Tetapi, informasi yang pihaknya dapatkan telah beredar surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa Wali Kota diimbau untuk non aktif sementara.

“Kita ada informasi dari website Kemendagri bahwa mereka telah mengirim surat. Bahwa Wali Kota diimbau untuk nonaktif sementara,” terangnya.

“Kami berkaca juga, kepala daerah Se-Indonesia ketika ditetapkan tersangka oleh KPK, harus beretika dan beritikad baik. Sebab yang utama adalah birokrasi berjalan dengan semestinya, serta pejabat jangan merasa terhalangi dalam bekerja dengan kondisi ongkoh tersangka, tapi da masih pimpinan urang,” sambungnya.

Loading...

Jelas dia, alasan kuat DPRD harus bersikap adalah untuk menguatkan pemerintah agar berjalan dengan baik. Tetapi yang terjadi saat ini, tukas dia, birokrasi pejabat seperti serba salah. Dekat salah, jauh salah karena bagaimana pun Wali Kota itu pimpinan mereka.

“Jadi ya kita mendesak Wali Kota mengundurkan diri. Dan kamk yakin Kemendagri pun sudah mengingatkan Wali Kota untuk berhenti sementara agar tak menghalangi proses hukum, juga roda pemerintahan berjalan. dengan baik,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tasik, Agus Wahyudin yang menerima audiensi mengaku hanya menerima apa yang menjadi aspirasi Transparansi Intutitute dan enggan berkomentar lebih banyak. “Jadi secara umum, mereka (Transparansi Intitute) ingin penjadwalan untuk hearing dengan DPRD dan seluruh pimpinan fraksi,” singkatnya.

Terpisah, Kadiskominfo Kota Tasikmalaya, Asep MP dikonfirmasi soal apakah benar atau tidak sudah ada surat dari Kemendagri soal non aktif sementara Wali Kota, kata dia, belum ada. “Belum ada surat edarannya soal itu,” pungkasnya. (rez)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.