Wali Kota Tasik Ditahan KPK, Begini Sebenarnya Kata Pengacara

1780
0
radartasikmalaya.com
Wali Kota Tasik usai pemeriksaan di KPK.

KOTA TASIK – Pengacara Wali Kota Tasikmalaya, BDB, Bambang Lesmana angkat bicara soal kliennya yang kini telah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin, Jumat (23/10).

Kata dia, dalam kasus dugaan suap terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasik tahun 2018, BDB tak melalukan gratifikasi atau pemberian hadiah.

Pasalnya, berdasarkan hasil sadapan KPK, tak ada bahwa janji dari BDB akan memberikan hadiah atau uang karena DAK 2018 telah cair.

“Pak BDB tak korupsi. Uang DAK itu utuh tak dikorupsi. Lalu, pemberian uang yang disangkakan berasal dari dana pribadi, karena dipaksa dan ditagih Romi (Romahurmuziy, Red),” katanya kepada radartasikmalaya.com, Sabtu (24/10) siang.

radartasikmalaya.com
Kuasa Hukum Wali Kota Tasik, Bambang Lesmana dan tim memperlihatkan BAP KPK, Sabtu (24/10) siang. rezza rizaldi / radartasikmalaya.com

Terang dia yang ditemui di Hotel Mangkubumi, Romahurmuziy yang menelepon BDB dan memberitahukan bahwa uang DAK telah cair.

DAK itu bisa cair karena dibantu Yaya Purnomo, saat itu dia Kasie di Kemenkeu.

“Padahal BDB tak tahu dana itu sudah cair karena dia sedang cuti masa kampanye Pilwalkot 2017. Dan bisa kenal ke Yaya karena dikenalkan Romi. Romi kan saat itu menjabat sebagai ketua umum partainya,” terangnya.

“Itu semua padahal ada direkaman KPK. Dan itu sudah ada di Berita Acara Pemeriksaan (BPA) tahun lalu. Jadi apa yang terjadi kemarin memang awalnya panggilan pemeriksaan kembali jam 10.00 WIB,” sambungnya.

Jadi, beber dia, surat panggilan itu dinilai pihaknya hanya pemeriksaan tambahan saja. Dan dirinya kemarin mengantar BDB ke KPK juga tak menyangka jam 16.00 WIB kliennya diputuskan ditahan.

“Saya sudah mengutarakan dengan adanya BAP tambahan ini. Karena terakhir di BAP 1,5 tahun lalu. Nah yang pemeriksaan baru itu hanya 4 poin,” bebernya.

Yaitu, tambah dia, menanyakan tentang surat proposal pengajukan DAK 2018 yang meminta bantuan dan diajukan ke Kemenkeu untuk pembangunan kembali rumah sakit dan pembangunan lainnya.

“Nah ini yang ditanyakan, dan Pak Wali membenarkannya. Lalu ditanya diberikan ke siapa proposal itu, Pak Wali bilang ke Yaya. Cuman itu saja,” tambahnya.

Lalu, kata, dia, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa proposal itu diberikan ke Yaya secara pribadi dan tak ke Kantor Kemenkeu.

“Pak Wali menjawab dikenalkan ke Yaya oleh Romi. Itu sesuai BAP yang dulu. Dia di telepon Romi untuk menghadap ke rumahnya dan di sana sudah ada Yaya,” katanya.

Kemudian, tambah dia, sesuai BAP BDB menyerahkan proposal itu ke Yaya. Dan kenapa diberikan secara pribadi ke Yaya karena ada atensi dan lama kalau ke kantornya.

“Lalu diperiksa juga terkait harta kekayaannya. Setelah itu jam 15.00 WIB selesai pemeriksaan. Tiba-tiba penyidiknya bulak-balik rapat, dan pas Ashar KPK menyatakan Pak Wali harus ditahan,” tambahnya.

Hal itu, jelas dia, membuat tim pengacara kaget. Karena dikira usai BAP bisa kembali pulang tapi malah ditahan. Akhirnya setelah berembuk dengan penyidik pun tetap KPK memutuskan BDB ditahan.

“Kami mengajukan penangguhan penahanan juga ditolak. Akhirnya semua kaget. Semua kan telah jelas, Pak Wali tak korupsi, tak ada keuangan negara. Jadi kami yakin Pak Wali akan bebas,” jelasnya.

Tukas dia, kondisi BDB saat ini walaupun sempat kaget kemarin diumumkan ditahan namun dalam keadaan sehat walafiat. Diapun berpesan bahwa pembangunan di Kota Tasik harus tetap berjalan.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (23/10) sore resmi mengumumkan secara live preskon melalui akun youtube dan instagramnya, bahwa Wali Kota Tasikmalaya, BBD, resmi ditahan. Hal itu diumumkan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron.

“Pada hari ini KPK menahan saudara BBD, Wali Kota Tasikmalaya periode 2012-2017 dan 2017-2022 dalam perkara dugaan suap terkait dana alokasi khusus Kota Tasikmalaya 2018,” katanya kepada wartawan.

Terang dia, BBD akan ditahan 20 hari di Rutan Cabang KPK Kavling C1 sejak hari ini hingga 11 November 2020. Untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, Budi akan diisolasi terlebih dahulu.

KPK menetapkan BBD awalnya sebagai tersangka, karena diduga memberi suap terkait pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tasikmalaya. Total dugaan suap yang diberikan berjumlah Rp 400 juta.

“Tersangka diduga memberi uang total sebesar Rp 400 juta terkait dengan pengurusan DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2018 kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan,” bebernya.

Budi disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Budi merupakan tersangka ke-7 dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan DAK ini.

(rezza rizaldi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.