Wali Kota Tasik Ditahan KPK, Timses Budi-Yusuf Minta Maaf

346
0
H Jaka Tim Sukses Budi-Yusuf di Pilkada 2017
Loading...

TASIK – Tim Sukses Pasangan H Budi Budiman-H M Yusuf di Pilkada Kota Tasikmalaya 2017 meminta maaf kepada publik atas ditahannya H Budi Budiman sebagai tersangka kasus suap Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (23/10).

Tim Sukses Budi-Yusuf di Pilkada 2017, H Jaka angkat suara merespons fenomena yang terjadi di Kota Resik ini. Secara pribadi, ia pun merasa prihatin atas penahanan terhadap H Budi Budiman yang didukungnya.

“Baik secara pribadi maupun selaku tim sukses, saya memohon maaf terhadap masyarakat yang pernah saya ajak untuk mendukung. Mudah-mudahan kejadiannya menjadi muhasabah diri bagi semua pihak,” ujarnya saat menghubungi Radar, Jumat (30/10).

Menurutnya, lembaga sekaliber KPK tidak mungkin gegabah dalam menetapkan suatu status hukum terhadap siapa pun. Tentunya, perbuatan yang dianggap kesalahan tersebut telah memiliki paramater yang dipertimbangkan KPK dalam menetapkan penahanan.

Baca juga : Sindir Penahanan Wali Kota Tasik oleh KPK di Facebook, Yusuf Servia Minta Maaf

“KPK tidak mungkin gegabah. Kejadian ini harus menjadi cermin bagi kita semua, maka seluruh masyarakat di 2022 atau 2024 (Pilkada, Red) nanti, harus selektif memilih orang (calon pemimpin, Red),” ucapnya.

Ia pun berharap Aparatir Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot, menjadikan peristiwa ini sebagai cambuk, contoh dan cerminan. Supaya tidak terulang lagi kasus serupa menimpa pejabat lainnya.

Loading...

“Harus hati-hati dalam kebijakan, urusan apapun jangan tergesa-gesa tanpa indahkan persoalan ke depannya. Artinya semua pihak harus bisa menjadikan tragedi ini sebagai evaluasi bersama,” tuturnya.

Maka, lanjut Jaka, apabila masih ada praktik yang tidak sesuai prosedur terjadi di Kota Tasikmalaya harus segera distop. Sebab, ia yakin, praktik tersebut sangat kental di pemerintahan.

“Maka saya mohon, Yusuf yang gantikan Budi sementara, hati-hati. Saya perjuangkan keduanya di Pilkada. Saya ingin punya pimpinan membanggakan semua elemen masyarakat,” ungkapnya.

Ia pun berpesan H Muhammad Yusuf supaya lebih waspada, dan berperan saat ini tidak hanya sebagai politisi. Tetapi, melepaskan atribut partai dan menggenjot kemajuan daerah merespons aspirasi seluruh masyarakat.

“Jangan sebagai politisi pentingkan kelompok, harus lepas warna, Yusuf milik semua masyarakat. Ada orang bisik-bisik tolong sekat, agar masyarakat maju,” harap Jaka.

Kemudian, sambung Jaka, Plt Wali Kota Tasikmalaya tersebut harus fokus mengurus rakyat, bukan cuma mengurus sebagian orang. Apalagi, konsen mengurus loyalis sebelumnya.

“Lurus saja untuk masyarakat supaya ekonomi pulih, bangkit, rakyat berdaya insya allah masyarakat sekarang jeli dan responsif dengan kondisi publik. Ke depan, saya akan mendukung orang baru,” papar tokoh yang dekat dengan kalangan ulama Tasikmalaya tersebut.

Ia pun berharap semua pihak bisa menjadikan kejadian di Kota Tasikmalaya ini, sebagai evaluasi bersama. “Yang sudah ya sudah, sekarang kita bicara ke depan. Dan berharap semua bisa berjalan kondusif,” tuturnya.

Sebelumnya diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wali Kota Tasikmalaya H Budi Budiman setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran (TA) 2018 pada 26 April 2019 lalu.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, Budi Budiman bakal ditahan selama 20 hari pertama guna kepentingan penyidikan. Ia akan mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang C1 di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta, terhitung sejak 23 Oktober-11 November 2020.

“Sebagai protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19, maka tahanan akan terlebih dulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan Cabang KPK tersebut,” ujar Ghufron dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (23/10).

Perkara ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 yang diawali dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta pada 4 Mei 2019 lalu.

Dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan uang Rp 400 juta dan menetapkan enam tersangka.

Atas perbuatannya tersebut, Budi Budiman disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (igi/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.