Wali Kota Tasik Non Aktif Diminta Mundur, Gerindra Nilai Wajar, PDI-P Ikut Prosedur

94
0
AKRAB. Ketua DPC PDI-Perjuangan Muslim dan Ketua DPC Gerindra Kota Tasikmalaya H Nandang Suryana saat bertemu beberapa waktu lalu. Firgiawan/Radar Tasikmalaya
Loading...

Permintaan Golkar Kota Tasikmalaya supaya Wali Kota Tasikmalaya non aktif H Budi Budiman mundur dengan legawa, mendapat dukungan dari Partai Gerindra Kota Tasikmalaya.

Parpol pemenang Pileg 2019 itu menilai langkah Plt Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf belum leluasa selagi menjabat pelaksana tugas.

“Memang ketika sudah tersangka, ditahan dan diproses di pengadilan. Demi kelancaran Kota Tasikmalaya baiknya diserahkan saja l ke Pak Yusuf. Toh sisa masa jabatan juga kan cuma berapa lama lagi, baiknya legawa saja,” ujar Ketua DPC Gerindra Kota Tasikmalaya H Nandang Suryana kepada Radar, Minggu (31/1/2021).

Menurut dia, kebijakan pelaksana tugas (Plt) tidak akan seleluasa wali kota definitif. Kebijakan-kebijakan strategis yang harus diputuskan, mesti mendapat persetujuan atau restu dari pemerintah pusat karena status pimpinan jabatannya sebatas pelaksana.

Baca juga : Pencuri di Mangkubumi Kota Tasik yang Kepergok Warga Meninggal Dunia

loading...

“Sebaiknya begitu (legawa, Red) daripada ada kevakuman pemerintahan seperti ini, Pak Yusuf jadi tidak bisa akselerasi dalam membangun dan melayani masyarakat,” kata Nandang.

Tokoh pengusaha itu menceritakan di masa pandemi Covid-19, masyarakat menantikan program-program yang bisa membantu keluar dari sulitnya dampak pembatasan aktivitas.

Ketika pimpinan daerahnya belum leluasa, otomatis program pun akan terkendala, untuk dijalankan dan terjadi keterlambatan dalam beragam hal.

“Wajar kalau Golkar meminta mundur, karena sekarang juga serba terbatas. Kenapa tidak Pak Budi menunjukkan jiwa negarawannya, jabatan juga kan tinggal sebentar lagi,” tutur dia memberi saran.

“Silakan Pak Yusuf diberikan kele­luasa­an dalam melanjutkan program dan visi misi Budi-Yusuf. Anggap saja PAW kalau di DPRD, toh mereka satu paket,” sambung Nandang.

Dia mencontohkan sejumlah pejabat kaliber nasional maupun provinsi, ketika tersandung kasus hukum banyak yang langsung mundur. Wujud jiwa negarawan yang baik dan memberikan contoh bagi masyarakat.

“Memang penentu salah tidaknya, bebas tidaknya, itu di ranah pengadilan. Tapi, kesampingkan dulu. Proses hukum sedang berjalan, beliau tidak bisa bertugas, serahkan secara penuh ke Pak Yusuf,” kata salah satu suksesor koalisi Dede Sudrajat-Asep Hidayat di Pilkada 2017 itu.

Terpisah, Ketua DPC PDI-Perjuangan Kota Tasikmalaya Muslim berpendapat berbeda. Ia menjelaskan secara aturan Yusuf sudah mendapat tugas dan kewenangan wali kota, dengan posisi jabatan Plt wali kota. Berwenang menjalankan roda pemerintahan di Kota Tasikmalaya dengan penuh.

“Ada pun masalah Pak Budi ditahan, kan sekarang masih berjalan di ranah hukum. Ikuti saja itu prosedur yang ada, jangan terganggu oleh mekanisme hukum Pak Budi,” kata dia.

Menurut Muslim, sesuai Surat Keputusan Gubernur dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, berbunyi Plt kepala daerah berhak dan berwenang melaksanakan tugas-tugas kepala daerah yang berhalangan atau menghadapi proses hukum.

“Plt wali kota juga kan bisa memimpin Pemkot. Kalau masalah mundur tidaknya Pak Budi, itu hak beliau yang harus dihargai dan tidak perlu dipaksakan,” tegas Muslim.

Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya itu menilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun tidak serta merta memberhentikan kepala daerah saat tersandung kasus hukum.

Selagi yang bersangkutan belum ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana. “Pak Budi silakan mau mundur atau tidak, Pak Yusuf silakan jalankan tugas dan fungsinya sebagai pimpinan saat ini. Bukan persoalan Pak Budi mundur, Plt wali kota mampu tidak menyolidkan ASN untuk bekerja,” kelakarnya.

“Plt, Pjs dan Plh itu berbeda, tidak sama. Jadi Plt harus mampu mengomando pasukannya dalam melaksanakn pembangunan,” sambung Muslim. (igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.