Siapa Calon bupati Tasikmalaya pilihan anda?
18%

82%

Wali Kota Tasik Tuding Kebijakan BPJS Bisa Bikin RSUD Bangkrut

48
0

TAWANG – Kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan yang diterapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, disayangkan Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman.

Pasalnya, kata orang nomor satu di Kota Tasik ini, kebijakan tersebut bisa membuat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soekardjo kolaps alias bangkrut.

“Kebijakan itu berat (diterapkan di Kota Tasik, Red). Karena kaitannya juga bukan hanya yang ditanggung APBN atau APBD saja. Tapi yang mandiri,” katanya kepada radartasikmalaya.com, Kamis (10/10).

Terang dia, para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya saja sudah hampir 74 persen terdaftar di BPJS Kesehatan.

“Itu termasuk yang mandiri sebanyak 313 ribu. Laporan kemarin hanya 40 persen yang mandiri rutin bayar. Kalau naik (biaya BPJS Kesehatan), jadi masalah lagi,” terangnya.

Beber dia, kebijakan ini harus dievaluasi semua pihak. Termasuk oleh pemerintah pusat maupun para wakil rakyat di DPR RI yang baru saja dilantik.

“Memang secara nasional BPJS defisit Rp 34 triliun. Di Kota Tasik saja BPJS masih nunggak 6 bulan belum dibayar. Bisa kolaps RSUD kita,” bebernya.

“Tapi dengan dinaikan iurannya apa langsung menyelesaikan masalah? Tolong evaluasi yang matang lah soal itu. Jangan sampai kebijakan itu meleset dan membuat kebijakan lain lagi. Seperti kebijakan berjenjang, itu saya tidak mau (diterapkan),” sambungnya.

Pasalnya, jelas Budi, RSUD milik pemerintah harus bisa menerima rujukan dari puskesmas.

“Karena kita jadi tak bisa melayani publik dengan kebijakan tersebut. Kita harap aturan itu diubah. Kalau swasta tak apa-apa berjenjang. Tapi RSUD harus bisa tak berjenjang, jangan sampai nanti malah tidak ada pasien,” jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tasikmalaya, Triwidhi H Puspitasari menuturkan, acuan pihaknya menerapkan kebijakan ini sudah tepat karena sesuai dengan regulasinya.

“Ini acuan kami terkait rujukan berjenjang adalah Permenkes 001 tahun 2012 Pak. RSUD tetap bisa melayani peserta JKN-KIS sesuai dengan kewenangan rumah sakit kelas B,” tukasnya.

(rezza rizadi/ radartasikmalaya.com)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.