Wali Kota vs Dewan, Butuh Perda PKL atau Cukup Perwalkot ?

45
0
MELINTASI ANDESIT. Berbagai kendaraan saat melintasi Batu Andesit Taman Kota depan Masjid Agung Kota Tasikmalaya yang bebas PKL, Minggu (18/8). rezza rizaldi / radartasikmalaya.com

INDIHIANG – Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Agus Wahyudin mengaku tak sependapat dengan rencana Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman yang akan membuat Peraturan Daerah (Perda) untuk mengatur penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).

“Menurut saya Perda PKL itu bisa saja dibentuk, dibuat atau kita serahkan pada Perwalkot saja. Tapi kalau dibuat Perda, bakal rijid (ribet). Perubahan regulasi ino kalau harus ada akan kesulitan. Akan kaji ulang nantinya. Jadi tak harus dengan Perda menurut saya,” ujarnya kepada radartasikmalaya.com, belum lama ini (16/8).

“Sebab penataan ini bisa dengan Perwalkot. Perdanya sudah ada pakai saja Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum. Itukan banyak nyangkut di dalam Perda soal penataan angkutan, delman, pekat, dan PKL. Tinggal itu saja dispeksifikan melalui Perwalkot,” sambungnya.

Baca Juga : Wujudkan Tasik Metropolis, Budi Rancang Perda PKL

Termasuk, terang dia, di Perwalkot bisa diatur zonasi lokasi PKL. “Induknya sudah ada di Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kalau dengan Perda, rijid dalam arti ketika aturan dibuat dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan serta kebutuhan. Sebab perkembangan kita sangat dinamis,” terangnya.

Jelas Agus, karena prediksi dia jika dibuat Perda nanti kalau ada revisi bakal lama. “Sementara kebutuhan penataan sudah mendesak. Perda yang baik itu membawa misi 3 hal. Yaitu norma yang bagus, ditegakan dengan tegas, serta diterima masyarakat,” pungkasnya.

(rezza rizaldi/ radartasikmalaya.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.