WANI Gugat Hasil Pilkada Tasikmalaya ke MK

305
0
KOMPAK. Pasangan Calon Iwan-Iip (WANI) bersama tim pemenangannya menyatakan sikap melangkah ke MK atas hasil Pilkada 2020, Selasa (15/12).

SINGAPARNA – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Iwan Saputra-Iip Miptahul Paoz (WANI) akan menempuh jalur hukum yakni melangkah ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggugat hasil Pilkada 2020 yang dinilai banyak kejanggalan.

Langkah tersebut diambil karena tidak menerima hasil perhitungan suara, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten yang sedang berjalan saat ini oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya.

Pernyataan tersebut disampaikan Tim Pemenangan WANI dalam konferensi pers di Kantor DPD PKS Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (15/12) malam.

Ketua Tim Pemenangan WANI, H Ami Fahmi ST mengatakan dalam konferensi pers ini pada intinya pasangan calon nomor urut empat Iwan-Iip akan melangkah ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menempuh jalur hukum.

Baca juga : Pecah Ban, Corolla tabrakan dengan Xenia di Mangin Kota Tasik

“Iya langkah ke MK tersebut kita ambil karena banyak kejanggalan yang terjadi dalam proses perhitungan suara baik di TPS, tingkat kecamatan dan sekarang di tingkat kabupaten,” ujarnya, kemarin.

Seperti contoh, kata dia, dalam pleno tingkat kabupaten yang sedang berjalan ini. Aspirasi dan permintaan dari saksi Iwan-Iip tidak didengar bahkan dipenuhi oleh KPU. Sampai, saksi walkout pada pleno tingkat kabupaten dilakukan karena aspirasi dan keinginan yang diminta tidak dikabulkan dan ditanggapi.

“Aspirasinya meminta sampel kecamatan untuk dibuka C-1 Plano dan daftar hadir pemilihnya. Namun tidak dikabulkan oleh KPU. Maka saksi kita sempat mengambil langkah walkout, walaupun pada akhirnya setelah bermusyawarah kita meminta Pak Roni dan Asep masuk kembali melanjutkan pleno,” ungkap Ami.

Menurut Ami, yang namanya pleno terbuka itu kan saksi harus proaktif menyampaikan aspirasi dan keinginan. Apabila tidak diakomodir, wajar menunjukkan sikap walkout.

“Kita sudah beri pemahaman terhadap saksi dan berdiskusi. Wajar jika di tingkat kecamatan saksi tidak proaktif karena dari sisi SDM-nya. Kalau di tingkat kabupaten saksi tentunya bisa menyampaikan aspirasinya, harusnya bisa diakomodir,” kata dia.

Sebenarnya, tambah dia, kalau tidak ada permasalahan, kenapa tidak dikabulkan permintaan saksi. Sementara waktu pelaksanaan pleno tingkat kabupaten itu panjang sampai tanggal 17 Desember. Jadi kenapa aspirasinya tidak diakomodir.

“Kita akan menerima proses dan tahapan dilaksanakan dengan baik ketika sesuai aturan. Karena ini adalah memilih pemimpin, jadi harus benar-benar penyelenggaraannya jujur, adil dan terbuka,” tambah dia.

Sekretaris Tim Pemenangan WANI, Dedi Kurniawan menambahkan berkas dan data bukti kejanggalan dalam proses pelaksanaan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya sudah disiapkan oleh tim untuk kemudian dibawa ke jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

“Pada intinya kami bersama tim dan calon siap untuk menempuh jalur hukum agar kebenaran dan keadilan dalam pesta demokrasi lima tahunan ini berjalan jujur, adil, terbuka dan bersih, jauh dari kecurangan dan kecurigaan terhadap penyelenggara pemilu,” kata dia. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.