WANI Kecewa Keputusan KPU Kabupaten Tasik, Tuding Komisioner Tak Paham Hukum

109
0
radartasikmalaya
Cabup Nomor 4 di Pilkada Kabupaten Tasik, Iwan Saputra didampingi kuasa hukumnya di Rumah Kemuning, Selasa (12/01) sore. rezza rizaldi / radartasikmalaya.com
Loading...

KOTA TASIK – Kubu pasangan nomor urut 4 di Pilkada Kabupaten Tasik, Iwan Saputra-Iip Miftahul Paos (WANI), mengaku kecewa dengan keputusan Komisi  Umum (KPU) yang tidak mentaati rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Perwakilan Kuasa Hukum WANI, Daddy Hartadi menilai, KPU telah melanggar norma hukum Undang-Undang Pilkada dalam membuat putusan menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu yang telah menyatakan calon petahana Ade Sugianto, terbukti melanggar Pasal 71 Ayat 3 yang sanksinya Pasal 71 Ayat 5 Pembatalan Calon.

KPU Kabupaten Tasikmalaya mengumumkan hasil surat rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) daerah setempat yang memutuskan calon petahana Ade Sugianto, tak melanggar Pasal 71 Ayat 3 yang sanksinya Pasal 71 Ayat 5 pembatalan calon, Senin (11/01) kemarin.

Alasannya, dalam membuat putusan itu, KPU masih menempatkan norma hukum PKPU Nomor 25 Tahun 2013. Padahal, PKPU itu bertentangan dengan UU Pilkada yang ada.

“PKPU itu terbit pada 2013 dan diubah pada 2014. Sementara UU Pilkada diundangkan pada 2015, yang diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020. Harusnya payung hukum yang digunakan adalah UU, bukan PKPU,” ujar Daddy kepada radartasikmalaya.com di Rumah Kemuning, Selasa (12/01) sore.

Loading...

Daddy menambahkan, dalam keputusannya KPU mengklaim sudah menjalani proses-proses klarifikasi hingga meminta keterangan saksi ahli. Padahal, proses itu merupakan kewenangan Bawaslu.

Dalam UU Pilkada, menurut dia, KPU sudah tidak lagi memiliki kewenangan dalam pelanggaran pemilihan.

Daddy menjelaskan, laporan kliennya terkait pelanggaran yang dilakukan cabup petahana sudah memenuhi norma hukum, baik secara formil dan materil.

Apalagi laporan juga sudah diregristrasi dan ditindaklanjuti Bawaslu.

Menurut dia, Bawaslu sudah melakukan klarifikasi kepada para pihak terkait. Banyak pihak dinilai sudah diklarifikasi oleh Bawaslu, termasuk saksi ahli dan klien kami sebagai pelapor.

Namun, KPU justru mengulang proses itu, yang seharusnya menjadi kewenangan Bawaslu.

“Padahal KPU tak diamanatkan melakukan hal itu dalam UU Pilkada. Rancunya, dalam putusan KPU ditampilkan juga UU Pilkada sebagai dasar hukum, tetapi menerapkan juga norma dalam PKPU Nomor 25 Tahun 2013. Padahal isi dua aturan itu bertentangan,” ujar dia.

Karenanya, ia menilai putusan KPU cacat hukum. Menurut dia, keputusan itu harus dibatalkan secara hukum.

Pihaknya pun sudah melaporkan KPU Kabupaten Tasikmalaya ke Dewan Kohormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) tertanggal 8 Januari 2021.

Sementara dengan keluarnya putusan KPU tertanggal 11 Januari 2021, jelas Daddy, akan menjadi bukti tambahan sebagai bahan pengajuan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jadi tak bisa dipaksakan penerapan PKPU 25 Tahun 2013 untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Karena ada UU yang lebin tinggi,” jelas pengacara dari Kantor Hukum NZ dan Rekan itu.

Menurut dia, dengan lahirnya putusan KPU Senin kemarin membuktikan seluruh komisionernya tak menguasai norma hukum yang ada.

Ia menduga, itu terjadi karena pengaruh tak adanya komisioner KPU yang berlatar belakang hukum.

“Itu bahaya untuk penyelenggara pilkada,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda mengakui pihaknya menghormati keputusan KPU.

Dengan adanya putusan itu, KPU dinilai telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu.

“Apapun keputusan itu, kami hormati,” kata dia.

Sedangkan Calon Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 4, Iwan Saputra, mengaku kecewa dengan keputusan KPU sebagai penyelenggara Pilkada.

Padahal menurut Bawaslu ada pelanggaran Pasal 71 ayat 3 UU Pemilihan Umum dan menurut UU itu jelas sekali sanksinya pasal 71 ayat 5 pembatalan calon.

“Kenyataannya semua itu ditolak dan ketika proses KPU tersebut mengambil keputusan lewat acuan PKPU. Padahal, PKPU itu sudah dinyatakan tidak berlaku karena sudah ada UU Pilkada,” ujarnya.

“Kami tentunya ingin menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dan akan terus berupaya lewat jalur hukum dan terus menggunakan hak kami termasuk merebut kembali hak masyarakat tentang demokrasi yang berkeadilan, berkualitas dan berintegritas. Kenyatannya hari ini penyelenggara Pemilu sudah merampas itu semua. Kami akan rebut kembali hak hak masyarakat,” bebernya.

(rezza rizaldi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.