WANI Lapor DKPP, KPU Kabupaten Tasik Bilang Begini..

266
0
radartasikmalaya

KABUPATEN TASIK – Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Zamzam Zamaludin, belum bisa menjawab detail soal laporan kubu paslon nomor 4, Iwan Saputra – Iip Miftahul Faoz (WANI) ke DKPP.

Pihaknya selama ini masih melakukan proses terkait apakah akan dijalankan atau ditolaknya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tentang putusan untuk calon petahana.

“Masih Proses a,” jawabnya melalui pesan singkat Whatsapp wartawan, Kamis (07/01) siang.

Rekomendasi Bawaslu ini terkait temuan pelanggaran sanksi diskualifikasi oleh salah satu peserta Pilkada Kabupaten Tasik.

Rekomendasi itu memiliki waktu 7 hari sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bawaslu telah menyerahkan rekomendasi sanksi Pasal 71 Ayat 5 pembatalan calon ke KPU pada 30 Desember 2020 dan seharusnya ada putusan pada 6 Januari 2021 sesuai batas waktu yang ditetapkan Undang-undang.

Namun, sampai batas waktu yang ditentukan KPU daerah setempat enggan memberikan keputusan dengan dalih 7 hari kerja bukan kalender sesuai aturan PKPU lama Tahun 2013.

“KPU berdalih bahwa batas waktu 7 hari sesuai hari kerja mengacu ke PKPU tahun 2013. Padahal di Undang-undang Pilkada batas waktunya 7 hari adalah hari kalender,” ujar Hukum WANI, Dadi Hartadi, kepada radartasikmalaya.com di Rumah Kemuning.

Dadi menambahkan, tak diputuskannya rekomendasi Bawaslu tentang Pasal 71 ayat 5 pembatalan calon petahana dalam waktu 7 hari sesuai Undang-undang telah melanggar etik komisioner KPU.

Sedangkan, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sudah menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya sesuai Undang-undang.

“Bawaslu sudah memutuskan, sudah terbukti dan terpenuhinya unsur, maka KPU tinggal menjalankan rekomendasi tersebut karena bersifat mengikat interaktif atau perintah karena ada sifat wajib sesuai Undang-undang,” terangnya.

Meski KPU berdalih hari kerja sesuai PKPU Tahun 2013, lanjut Dadi, itu sudah menjadi keputusan KPU yang tak berlandaskan asas hukum.

Pasalnya, pada UU Nomor 6 Tahun 2020 perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2015 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, bahwa batas waktu hari kerja telah diubah dengan batas waktu hari kalender.

“KPU telah melanggar soal etik, maka yang bisa mengadili tentang etik adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” tambahnya.

Pihak kuasa hukum Iwan-Iip sebagai pelapor mengklaim telah melengkapi bukti, dokumen dan saksi-saksi yang harus dipenuhi melaporkan para komisioner KPU ke DKPP.

Pendaftaran ke DKPP atas laporan pelanggaran etik para komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya pun telah disampaikan per hari ini, Kamis (7/1/2021).

“Maka, sanksi atas laporan itu kalau terbukti oleh DKPP adalah pemberhentian tetap oleh DKPP kepada seluruh komisioner KPU karena tak menjalankan ketentuan peraturan Undang-undang,” jelas Dadi.

Laporan dugaan pelanggaran etik komisioner KPU ini, lanjut Dadi, bukan hanya dilakukan oleh pasangan calon saja, tapi oleh unsur masyarakat, bahkan oleh Bawaslu setempat yang rekomendasinya tak dijalankan KPU.

Sehingga, apapun keputusan KPU terkait rekomendasi Bawaslu yang isinya tak menjalankan Pasal 71 ayat 5 pembatalan calon petahana dinilai telah cacat hukum dan tak sesuai asas perundang-undangan.

“Kami juga mendorong ke Bawaslu yang memiliki produk rekomendasi tersebut bisa ikut melaporkan ke DKPP,” pungkasnya.

(rezza rizaldi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.