Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.1%

1.1%

88.5%

3.1%

0.3%

5.9%

0%

1%

0%

Wapres Setuju Pendataan Majelis Taklim

21
0

JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Aturan tersebut mendapat dukungan dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Pendataan Majelis Taklim, menurut Wapres bertujuan agar jangan sampai majelis yang niatnya untuk menyebar kebaikan justru disalahgunakan menyebar radikalisme.

Sehingga pendataan sangat penting dilakukan pemerintah.

“Untuk data saya kira perlu, supaya ada majelis taklim nanti jangan sampai ada majelis yang menjadi sumber persoalan. Atau mengembangkan radikalisme misalnya, kan jadi masalah. Sehingga penting, bukan didaftar saya kira, dilaporkan,” kata Wapres Ma’ruf di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (2/12).

Dia mengungkapkan pendataan merupakan hal yang biasa. Dan memang harus dilakukan. “Pendataan, kan semua sekarang harus terdata. Tamu aja harus didata,” tuturnya.

Hal sebaliknya justru dilontarkan sejumlah anggota DPR. PMA tentang Majelis Taklim justru menimbulkan polemik dan terkesan diskriminasi.

Karenanya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta PMA tersebut dikaji ulang. Sehingga Presiden Joko Widodo tak terbebani dengan isu-isu demikian. “Sebenarnya ini kan harusnya melalui kajian-kajian yang matang karena ini isu sensitif. Bahwa kemudian ada Permenag itu harusnya melalui kajian yang matang. Jangan membebani Presiden maksud saya gitu loh, Presiden ini jangan terlalu dibebani dengan hal-hal yang sebenarnya bisa diatasi di level di bawahnya,” kata Dasco di kompleks Parlemen, Jakarta.

Dasco mengatakan sertifikasi bagi Majelis Taklim sangatlah berlebihan. Padahal tujuan dari Majelis Taklim sendiri adalah syiar agama dan memperat tali silaturahmi.

“Kalau menurut saya pribadi bahwa sertifikasi majelis taklim itu terlalu berlebihan. Majelis-majelis taklim ini kan di kampung-kampung, di daerah-daerah, itu kan sebenarnya banyak untuk menjaga silaturahmi, kemudian pelajaran-pelajaran soal beragama, terutama ibu-ibu,” ujarnya.

Untuk itu, dia meminta agar PMA tersebut segera dikaji ulang. Agar tak menimbulkan gejolak atau polemik. “Oleh karena itu, mungkin kalau saya usulkan supaya tidak terjadi gejolak, lebih baik Permenag itu ditinjau kembali atau dikaji ulang,” lanjut dia.

Fraksi PPP juga berpendapat demikian. Wasekjen PPP, Achmad Baidowi pun meminta agar Menag Fachrul Razi menjelaskan maksud dan tujuan aturan tersebut. “Maksud tujuannya apa. Majelis taklim yang seperti apa. Apakah majelis taklim seperti yang tayang-tayang di media seperti Mamah Dede itu harus izin. Termasuk juga majelis taklim yang sifatnya insidental. Kan banyak kalau kayak di kampung itu ada tiap Minggu itu ada arisan RT di dalamnya ada ceramah-ceramah begitu. Tapi dia kan nggak secara formal sebagai majelis taklim tapi fungsinya seperti itu,” katanya. (gw/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.