Warga Cilimus Cibatu Garut Minta Diterapkan PSBM

123
0

CIBATU – Warga Kampung Cilimus Hideung Desa Cibunar Kecamatan Cibatu minta Pemerintah Kabupaten Garut menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di kampungnya.

Permintaan itu disampaikan setelah ada empat warganya yang dinyatakan positif Covid-19.

Baca juga : 7 Kecamatan di Garut Zona Merah Covid-19, yang Positif 195 Orang

“Kita khawatir jadi klaster penyebaran Covid-19 besar kalau tidak dilakukan PSBM, karena tiga orang yang terakhir dinyatakan positif Covid-19, banyak berinteraksi dengan warga lainnya dan juga orang dari luar kampung, termasuk aparat pemerintah kecamatan,” jelas Budi Hermawan (39), warga kampung Cilimus Hideung, kepada wartawan, Senin (21/9).

Menurut Budi, kasus Covid-19 pertama menimpa satu orang warganya pada 8 September 2020 lalu yaitu KC 97. Sehari kemudian, 54 orang warga yang diduga melakukan kontak erat dengannya, dilakukan swab test.

Namun, mereka yang dites swab tidak diberi tahu harus mengisolasi diri sebelum hasil tes keluar.

Loading...

Makanya, kata dia, mereka yang telah menjalani swab test tetap melakukan aktivitas seperti biasanya, termasuk menghadiri hajatan pernikahan di rumah salah satu warga pada 13 September 2020 dan menghadiri pengurusan dan prosesi pemakaman seorang tokoh agama yang meninggal di kampungnya pada 15 September.

“Tanggal 17 September sore, dari 45 orang warga yang di swab, tiga diantaranya dinyatakan positif Covid-19 yaitu KC 146, KC 147, KC 148 dan langsung dijemput untuk dikarantina malam harinya oleh pihak rumah sakit,” katanya.

Sehari kemudian, menurut Budi, petugas kesehatan kembali melakukan tracing terhadap mereka yang melakukan kontak erat terhadap tiga warga yang dinyatakan positif Covid-19.

Budi melihat, ada permasalahan besar mengingat salah satu dari tiga orang yang dinyatakan positif Covid-19, ikut hadir di dua acara yang dihadiri banyak warga di kampungnya, yaitu hajatan dan pemakaman tokoh agama.

“Salah satu yang dinyatakan positif dari tiga orang ini aktif menyiapkan dua acara itu hingga pelaksanaan acaranya, membagi-bagi makanan ke rumah warga dan bertemu dengan banyak orang,” terangnya.

Karena merasa ada potensi besar menjadi klaster penyebaran Covid-19 baru, Budi pun mengusulkan agar pemerintah kabupaten memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).

Warga, menurutnya siap mengikuti kebijakan tersebut untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 yang massif.

“Harusnya semua warga di-swab, karena hadir di acara hajatan dan juga acara pemakaman, kalau tidak PSBM saja se-kampung,” terangnya.

Budi melihat penanganan Covid-19 di kampungnya terkesan setengah hati. Orang pertama yang dinyatakan positif Covid-19 di kampungnya saja, setelah sempat diisolasi di rumah sakit, dua hari kemudian pulang karena ternyata bukan positif Covid-19, melainkan terkena penyakit DBD.

“Pulang ke kampung juga tidak diantar petugas, hanya pakai ojek. Makanya warga banyak yang merasa aneh,” katanya.
Selain itu, pemerintah pun tidak melakukan isolasi terhadap keluarga pasien yang dinyatakan positif Covid-19.

Baca juga : Pelaku UKM Garut Segera Dapat Bantuan

Pihak keluarga, tidak bisa melakukan isolasi mandiri karena tidak ada jaminan sosial berupa jatah hidup dan lainnya dari pemerintah untuk isolasi mandiri.

“Tim gugus tugas hanya meminta warga isolasi mandiri, tapi tidak diberi jaminan sosial, sama saja bohong, bagaimana kebutuhan hidup mereka selama isolasi kalau tidak ada bantuan,” ujarnya. (yna)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.