Warga Demo di Kantor Desa Neglasari

1457
0
ISTIMEWA. DEMO. Forum Warga Desa Neglasari Kecamatan Jatiwaras melakukan aksi demo di Kantor Desa Neglasari. Mereka meminta pemerintah desa transparan dalam pengelolaan dana desa, Senin (6/1).
ISTIMEWA. DEMO. Forum Warga Desa Neglasari Kecamatan Jatiwaras melakukan aksi demo di Kantor Desa Neglasari. Mereka meminta pemerintah desa transparan dalam pengelolaan dana desa, Senin (6/1).

JATIWARAS – Forum Warga Desa Neglasari Kecamatan Jatiwaras mendatangi Kantor Desa Neglasari, Senin (6/1). Mereka menuntut agar pemerintahan desa terbuka dalam hal penyerapan dana desa.

Shani, korlap aksi mengatakan sejak diberlakukan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa telah diberikan kewenangan mengelola keuangan secara mandiri dan swakelola.

“Seiring dengan itu pula, sejak 2016, 2017, 2018 dan 2019, berbagai potensi masalah terjadi, seperti hubungan sosial menjadi renggang,” ujarnya kepada Radar, kemarin.

Kata dia, hal itu bukan hanya saja dipicu oleh kurangnya sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan desa, tapi juga akibat moralitas yang minim serta kecurigaan masyarakat meningkat akibat kurangnya keterbukaan atau transparansi dalam pengelolaan dana desa.

Efek tersebut, kata dia, bukan hanya pada konflik sosial, tapi juga berimbas pada terbukanya ruang korupsi di desa dengan berbagai bentuk dan pola.

“Banyak penyelewengan dana desa, membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menengarai adanya modus dan pola yang sama,” kata dia.

Contoh masalah tersebut, kata dia, tidak menutup kemungkinan bahwa di Desa Neglasari terjadi dengan kondisi pola kurang keterbukaan.

“Hal itu bisa terjadi karena lemahnya pengawasan. Jika ada warga yang melakukan pengawasan, maka akan menjadi musuh bersama perangkat atau kelompok lainnya,” kata dia.

Kondisi ini, kata dia, akan membuat sebagian warga bersikap pesimis dan apatis. Kemudian tidak aktif menjadi kontrol dan pengawasan yang seharusnya menjadi milik warga. Padahal, hak dan kewajiban masyarakat desa untuk mendapatkan akses dan perlu dilibatkan dalam pembangunan desa.

Karena, kata dia, masyarakat paling mengetahui kebutuhan di desa secara langsung, baik pemetaan kebutuhan, perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban.

Selain itu, lanjut dia, keterbukaan akses informasi dana desa harus terpublikasi dengan detail. “Sehingga dengan ini muncul semangat masyarakat untuk berani mencegah, mengawasi dan melaporkan setiap tindak penyalahgunaan wewenang pengelolaan dana desa,” ujarnya, menjelaskan.

Maka dari itu, tambah dia, pihaknya meminta Pemerintah Desa Neglasari terkati transparasi dana desa 2016, 2017, 2018 dan 2019. Sehingga bisa menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

“Kami juga mengharap Inspektorat untuk meninjau atau melakukan pemeriksaan keuangan soal kinerja Pemerintah Desa Neglasari,” harapnya.

Saat dikonfirmasi Kepala Desa Neglasari Kecamatan Jatiwaras Gunawan melalui sambungan teleponnya belum memberikan jawaban. (obi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.