Warga Kabupaten Tasik yang Positif Corona Wajib Nyoblos

111
0
Pilkada

TASIK – Warga di Kabupaten Tasikmalaya yang terkonfirmasi positif Covid-19 tak perlu khawatir kehilangan hak pilihnya di Pilkada Tasikmalaya 9 Desember 2020.

Sebab, KPU Kabupaten Tasikmalaya tetap akan melayani hak pilihnya, agar bisa disalurkan saat pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Zamzam Zamaludin mengatakan saat pencoblosan nanti, petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan memakai alat pelindung diri (APD) atau hazmat lengkap akan mendatangi pemilih yang menjadi pasien positif Covid-19.

”Petugas kita yang dilengkapi dengan APD dan didampingi saksi serta ada berita acaranya, mendatangi warga yang bersangkutan di tempat isolasi. Kita tidak mungkin membawa yang bersangkutan ke TPS, karena berpotensi terjadi klaster penularan baru. Begitu juga dengan yang sakit, juga akan didatangi,” ujarnya kepada Radar, Senin (9/11).

Menurutnya, sesuai dengan aturan, untuk hak pilih warga bersangkutan tidak boleh diwakilkan oleh siapa pun. Kecuali jika memang ada kesepakatan, komitmen, atau dalam keadaan yang bersangkutan tidak mampu untuk menggunakan hak pilihnya.

“Sebenarnya itulah makna azas pemilihan langsung, selama yang bersangkutan masih bisa, tidak boleh diwakilkan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Zamzam menjelaskan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun ini, khususnya pada hari pencoblosan nanti, pihaknya akan menerapkan protokol kesehatan ketat.
“Untuk APD akan disiapkan, karena pengadaannya sendiri baru berlangsung setelah penetapan DPT nanti,” terangnya.

Selain itu, kata Zamzam, ketika nanti ada pemilih yang datang ke Tempat Pe­mu­ngutan Suara (TPS), saat dicek suhu tubuhnya melebihi 37 derajat maka tetap akan dilayani.

“Teknisnya nanti pemilih yang suhu tubuhnya mencapai 37 derajat lebih, akan dilayani dan disediakan bilik khusus di luar TPS, dengan dilayani PPS dan KPPS lengkap memakai APD dan hazmat. Kita menjamin pemilih sebagai warga negara Indonesia tetap bisa menyalurkan hak suaranya,” tandasnya.
ISU TUNGGAL

Sementara itu, Pilkada Serentak tahun ini bukanlah perayaan pesta de­mokrasi biasa. Pasalnya, Pilkada dige­lar pada masa pandemi Covid-19.

Kemendagri mendorong isu tunggal pada debat publik dalam masa kampanye Pilkada kali ini yaitu tentang peran kepala daerah dalam menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori, menekankan Pilkada akan berjalan sukses dan aman dari Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat yang dijalankan oleh seluruh paslon, tim sukses, dan masyarakat.

“Jadi harapannya sekali lagi terpilihnya kepala daerah mampu menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya,” ujar Hudori dalam keterangan resminya, Senin (9/11).

Ia menambahkan Kemendagri telah mengeluarkan surat kepada daerah untuk melakukan peningkatan kedisiplinan dan protokol kesehatan di daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak.
“Penekanan kami, yang pertama mendorong paslon agar menyiapkan bahan kampanye berupa masker, sarung tangan, hand sanitizer, sabun cuci tangan, tentu dengan gambar dan nomor urut paslon,” katanya.

Kedua, perlu komitmen dan integritas dari para paslon serta mematuhi kode etik dalam pelaksanaan Pilkada Serentak agar tercipta suasana yang kondusif.

Ketiga, para paslon beserta seluruh elemen masyarakat ini menyatukan pikiran dan tindakan daerah guna pelaksanaan Pilkada yang aman sesuai dengan protokol kesehatan.

Lebih lanjut, Hudori mengatakan Kemendagri telah mengupayakan agar di samping mencegah adanya kluster baru Covid-19, pada pelaksanaan Pilkada Serentak para aparatur sipil negara (ASN) dapat bersikap netral.

“Keempat mencegah pelanggaran netralitas ASN, yang tidak netral kemarin sudah kami berikan surat ada sekitar 67 ASN. Dan kelima yang terpenting jangan lupa juga kita semua perlu turut serta membangun kesadaran masyarakat. Ini penting untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak,” tandasnya.
Kemudian, Hudori juga menuturkan salah satu indikator kesuksesan Pilkada dari sisi kualitas partisipasi publik.

Harapannya, melalui sosialisasi yang intens seputar Pilkada akan meningkatkan jumlah partisipasi.

“Harapannya Pilkada ini fluktuasi tingkat partisipasi nanti bisa tercapai targetnya itu 77,5%. Makanya nanti kita sosialisasi ini penting terkait dengan Pilkada yang akan kita selenggarakan,” bebernya.(dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.