Warga Kota Banjar Berharap Segera ada Hasil Penyidikan KPK

681
0

BANJAR – Aktivis mahasiswa Kota Banjar Awwal Muzakki mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun dewan pengawas KPK segera menuntaskan pengungkapan dugaan korupsi infrastruktur tahun 2012-2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjar.

Awwal menyebut antusias masyarakat menanti jawaban KPK tinggi. “Kami berpesan kepada KPK sebagai lembaga negara independen, tidak boleh tebang pilih dalam melakukan satu pendalaman penyidikan dan pemberantasan korupsi. Tindak pidana ini harus terungkap dengan terang benderang siapa sebetulnya aktor yang telah menelan uang rakyat. KPK harus segera memberikan jawaban dan menuntaskan pengungkapan ini,” kata Awwal, Minggu (19/7).

Ia menjelaskan jika memang ada oknum pejabat atau yang terlibat dalam praktik korupsi yang bisa dijadikan tersangka, maka sudah sepatutnya KPK menetapkannya sebagai tersangka. Jangan sampai dengan berbagai bukti yang telah dikumpulkan, tetapi penetapan menjadi tersangka justru ditangguhkan.

“Masyarakat Kota Banjar sangat menunggu betul keputusan KPK sebagai sebuah lembaga independen. Bagaimana hasilnya, ada atau tidak tersangkanya? Kan sudah proses penyidikan, sudah banyak barang bukti yang diambil hasil penggeledahan,” kata Awwal.

Baca juga : KPK Sita Uang Tunai dari Rumah Pribadi Kadis PUPR Kota Banjar

Secara pribadi dia mengapresiasi pengungkapan kasus yang dilakukan KPK. “Kami sadar bahwa korupsi merupakan satu kejahatan luar biasa. Atas kesadaran itulah serta sebagai bentuk panggilan moral, kami sangat mendukung penuh langkah KPK untuk terus berjuang dalam pemberantasan kasus korupsi di Kota Banjar yang kini tengah di jalaninya hingga sampai tuntas,” terangnya.

Wakil Ketua I DPRD Kota Banjar Tri Pamuji Rudianto juga mendesak KPK segera mengeluarkan hasil penyelidikan. Ia meminta KPK mempercepat kinerjanya dalam menyelesaikan proses penyidikan.

“Saya dari perwakilan masyarakat Kota Banjar mengapresiasi kinerja KPK yang dengan cepat merespon adanya dugaan tindak pidana korupsi di Dinas PUPR Kota Banjar. Adapun prosesnya ini harus ada izin penetapan dewan pengawas (Sesuai Revisi Undang Unndang KPK) ini jangan sampai revisi tersebut justru menghambat proses tahapan di KPK itu sendiri. Hal-hal yang memang perlu dipenuhi, kami menganggap KPK bisa menjawab terkait dengan ekspektasi (harapan) masyarakat yang begitu tinggi mengetahui hasil akhir proses penyidikan kasus ini,” katanya.

Ia yakin penggeledan KPK selama empat hari di beberapa tempat di Kota Banjar memiliki dasar yang kuat. Namun dia juga yakin, proses verifikasi yang sedang dilakukan KPK merupakan proses tahapan langkah-langkah yang harus dilalui.

“Saya berpandangan ini kahati-hatian proses kasus. Namun KPK juga harus menjawab ekspektasi masyarakat dengan kinerja cepat. Masyarakat di Kota Banjar saat ini memiliki pertanyaan besar, bagaimana hasil KPK di Kota Banjar, jika benar ada tindak pidana korupsi, siapa tersangkanya,” kata dia.

Baca juga : Dewan Kota Banjar Minta KPK Berkerja Cepat, Karena Ini..

Hingga kemarin, Juru Bicara KPK Bagian Penindakan Ali Fikri belum memberikan keterangan terbaru soal hasil penggeledahan di beberapa tempat terkait dugaan tipikor infrastruktur tahun 2012 hingga 2017 di Dinas PUPR.

“Saat ini KPK masih verifikasi dan akan mengonfirmasi lebih lanjut kepada beberapa saksi yang mengetahui dugaan tipikor tersebut,” kata Ali Fikri.

Sebelumnya, tim penyidik KPK RI telah menyelesaikan giat geledahnya di sejumlah tempat di Kota Banjar. Hasilnya delapan koper berukuran besar serta dua dus yang diduga berisi data-data pekerjaan infrastruktur tahun 2012 sampai 2017 disita lembaga antirasuah tersebut. (cep)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.