Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.1%

1.1%

88.5%

3.1%

0.3%

5.9%

0%

1%

0%

Warga Minta Ganti Rugi, Pembongkaran Eks Terminal Cilembang

169
0
SANTAI. Warga yang tinggal dibangunan tua di eks terminal Cilembang.

TASIK – Warga yang menempati bangunan bekas di eks Terminal Cilembang menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya jika bangunan yang ditempatinya dibongkar dan diratakan.
Salah satu warga tersebut adalah Iyay Suryani (37) asal Kecamatan Pancatengah. Dia mengaku sudah dua tahun berjualan dan tinggal di bekas bangunan eks Terminal Cilembang. “Mudah-mudahan ada ganti ruginya. Saya sudah renovasi bangunannya. Saya hitung-hitung habis Rp 3 juta,” ujar Iyay saat diwawancara Radar di eks Terminal Cilembang kemarin (30/10).
Menurut dia, bangunan yang ditempatinya itu dulunya tidak dipakai dan kumuh. Sehingga ia memberanikan diri untuk tinggal dan berjualan dibangunan tersebut. “Ada sebagian bangunan yang tidak dipakai. Kebanyakan yang tinggal orang asal kabupaten. Ada hampir 100 orang,” terangnya.
Iyay mengaku sempat didatangi petugas dari Pemerintah Kecamatan (Pemcam) Mangkubumi yang memberitahukan bahwa bangunan-bangunan bekas di eks Terminal Cilembang akan dibongkar. “Inginnya dikasih tahu dulu sebelum dibongkar. Jadi ada persiapan, dikasih ganti rugi. Terserah berapa saja, asal ada perhatian saja. Kalau tidak diganti rugi bagaimana nasib saya,” ungkapnya.
Iyay tidak tahu menahu tempat yang ia tinggali tersebut sering digunakan untuk tempat minum-minuman keras atau prostitusi. “Saya tidak pernah mendengar. Saya sibuk berjualan,” jelasnya.
Warga lainnya di tempat yang sama, Wida Wati (38) asal Kecamatan Singaparna mengaku tidak masalah jika bangunan yang ia tempati selama dua tahun tersebut dibongkar dan diratakan oleh Pemkab Tasikmalaya.
Akan tetapi, Wida meminta agar ada uang ganti rugi atau perhatian dari pemerintah daerah. Karena di sudah merenovasi tempat tersebut dengan menghabiskan uang Rp 2 juta. “Ya kalau dibongkar saya pulang kampung ke Singaparna,” ujarnya.
Warga lainnya, Yuyun (52) juga ingin ada uang ganti rugi atau kompensasi dari pemerintah. “Saya tidak keberatan itu (pembongkaran) sudah hak pemerintah daerah. Namun kalau bisa ada uang perhatian,” ungkap Yuyun.
Kepala Bidang (Kabid) Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) H Cecep Rostata menegaskan bahwa bangunan-bangunan kosong atau yang dipakai di sekitaran eks Terminal Cilembang tidak ada izin untuk ditempati. Termasuk tidak ada retribusi apapun yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada warga yang menempatinya. “Makanya mau diberikan kompensasi dari mana pemerintah daerah tidak memungut biaya kepada warga yang menempati bangunan-bangunan bekas tersebut. Itu kan ilegal. Walaupun sudah direnovasi itu bukan di tanah sendiri. Tidak ada izin,” tegasnya.
Menurut Cecep, ada sebagian bangunan yang sementara tidak akan dibongkar. Bangunan tempat pemulihan orang gila dan bangunan yang dijadikan sekretariat Pemuda Pancasila. Termasuk kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kota Tasikmalaya karena statusnya pinjam pakai ke pemerintah daerah. “Ada perjanjian pinjam pakainya sudah resmi dan tidak akan dibongkar sementara,” terangnya.
Yang diprioritaskan dibongkar, terang dia, adalah bangunan yang tidak terpakai dan sudah lapuk. Kemudian yang sebagian dipakai warga. “Dibongkar agar bangunan lapuk dan sudah tidak terpakai tidak membahayakan. Termasuk sebagian bangunan yang diduga sering dipakai minum-mimunan keras dan prostitusi, hasil laporan dari Polsek dan Pemerintah Kecamatan Mangkubumi serta masyarakat setempat,” jelasnya. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.