Warga Minta Pembangunan Jalan Poros Tengah Cilawu-Banjarwangi Garut Dihentikan

73
0
AUDIENSI. Konsorsium Penyelamatan Cikuray mendatangi DPRD Kabupaten Garut. Mereka melayangkan tiga tuntutan. yana taryana / rakyat garut

TAROGONG KIDUL – Kasus dugaan perusakan hutan lindung untuk pembangunan jalan poros tengah, penghubung Kecamatan Cilawu dan Banjarwangi terus berlanjut.

Beberapa pihak mengaku telah diperiksa Polda Jawa Barat terkait kasus itu, termasuk Ketua Konsorsium Penyelamatan Cikuray Usep Ebit Mulyana sebagai pelapor.

Baca juga : Jual Pestisida Palsu, 3 Warga Tasik Diringkus Satreskrim Garut

Ebit mengaku telah ikut memberikan keterangan dalam kasus perusakan hutan lindung dalam pembangunan poros jalan tengah tersebut di Polda Jawa Barat.

“Saya dan beberapa kawan telah diperiksa sebagai pelapor, pihak-pihak terkait pun telah diperiksa mulai dari Kepala Dinas PUPR hingga Kepala Desa Sukamurni,” jelas Ebit usai menghadiri audensi di DPRD Garut terkait pembangunan jalan poros tengah Senin (27/7).

Ebit menegaskan ada tiga tuntutan besar dari Konsorsium Penyelamat Cikuray terkait pembangunan jalan poros tengah. Tuntutan pertama adalah penghentian pembangunan jalan poros tengah.

Penghentian ini, harus dibuktikan dengan tidak adanya kegiatan tersebut dalam daftar kegiatan dinas, berikut anggarannya dihapus.

“Jadi bukan penghentian sementara seperti saat ini sambil proses amdalnya berjalan, kita minta penghentian pembangunan jalan ini secara permanen, kalua mau dilanjut, jangan nabrak hutan lindung di Cikuray,” tegasnya.

Tuntutan kedua, adalah penegakan proses hukum bagi para pelaku yang telah membabat hutan lindung di Kawasan Cikuray untuk pembangunan jalan poros tengah.

Karena, pembabatan hutan tersebut dilakukan tanpa ada izin dan jelas-jelas merusak lingkungan sekitar.

“Tuntutan kedua kita ingin, pelaku pembabatan hutan lindung dan aktor intelektualnya diproses secara hukum, karena ini sudah jelas-jelas ada pelanggaran pidana lingkungan, bupati sudah mengakui itu, Gakkum KLHK pun sudah mengakui ada pelanggaran,” tegasnya.

Tuntutan yang ketiga, menurut Ebit, adalah pemkab harus melakukan rehabilitasi kawasan hutan lindung yang telah dirusak untuk pembangunan jalan poros tengah, dengan menganggarkan kegiatan rehabilitasi lahan dan kawasan di bekas jalan poros tengah yang telah dibabat dan kemudian diratakan oleh alat berat.

“Ini konsekuensi logis untuk pemerintah daerah, mereka yang merusak, mereka yang harus merehabilitasi lahan tersebut dan ini tidak menghilangkan tindak pidana perusakan lingkungan yang telah mereka lakukan,” katanya.

Sementara soal audensi yang dilakukan dengan DPRD, menurut Ebit, dihentikan dan dijadwal ulang mengingat pihak-pihak yang dihadirkan tidak kompeten untuk membahas tiga tuntutan yang dibawa oleh Konsorsium.

Baca juga : Kemendikbud Ajak Warga Garut Nonton di Bioskop, Ini Judul Filmnya..

Audensi sendiri, menurut Ebit, harusnya bisa menghadirkan kepala daerah dan kepala-kepala dinas terkait serta unsur pimpinan DPRD Garut.

“Masalah jalan poros tengah ini sudah sampai pada proses hukum, jadi harus ada solusi nyata dari pemerintah daerah dan DPRD. Bupati harus menghentikan pembangunan jalan poros tengah, DPRD harus menegaskan haknya sebagai pengawas pemerintah, jangan hanya diam melihat pelanggaran pidana yang telah sangat jelas,” terangnya. (yna)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.