Terkait Reaktivasi Jalur Kereta Api Cibatu-Garut

Warga Minta Pemkab Bersikap

72
0

TAROGONG KIDUL – Masyarakat yang tinggal di bantaran rel jalur Kereta Api Cibatu-Garut meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut segera bersikap terkait reaktivasi jalur kereta api.

“Saat ini Pemkab Garut sepertinya belum bersikap apa-apa terkait reaktivasi ini. Sementara sejumlah rumah yang terdampak sudah mulai dibongkar,” ujar Sekretaris Paguyuban Masyarakat Bantaran Rel Garut Alimudin saat dihubungi Rakyat Garut, Selasa (5/2).

Pihaknya meminta pemerintah kabupaten segera melakukan langkah, terutama memfasilitas warga untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. “Kami sudah mengirimkan surat untuk bertemu gubernur, tetapi sampai saat ini belum ada jawabannya,” terangnya.

Alimudin ingin bertemu gubernur untuk meminta kejelasan dan solusi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) terkait reaktivasi jalur. “Kami minta solusi nyata dari pemerintah. Kalau hanya sekadar uang kerahiman itu belum menjawab keinginan masyarakat,” terangnya.

Menanggapi pembongkaran yang ditargetkan PT KAI pada akhir Februari, Paguyuban Masyarakat Bantaran Rel Garut meminta pemerintah menghentikan dulu proses pembongkaran sebelum ada solusi yang jelas dari pemerintah. “Di Kelurahan Suci Kaler (Karangpawitan), sudah ada yang dibongkar juga. Tapi masih banyak yang belum,” ucapnya.

Dia mengaku tidak menolak reaktivasi jalur kereta. Hanya saja ingin ada solusi dari pemerintah. Seperti relokasi warga yang terdampak. Menurut dia, belum semua warga menerima uang bongkar. Pasalnya warga masih menolak karena tak ada kejelasan.

Masyarakat, kata dia, tak meminta rumah gratis dari pemerintah. Minimal bisa mendapat hunian yang layak dengan cicilan yang terjangkau.

Bupati Garut H Rudy Gunawan mengaku telah menyampaikan surat permohonan dari Paguyuban Masyarakat Bantaran Rel kepada gubernur. Namun surat yang dikirim tanggal 10 Januari itu belum mendapat respon. “Sampai sekarang memang belum ada jawaban dari pak gubernur. Setelah presiden datang ke sini (Garut) itu sudah kewenangan provinsi dan pusat,” ucap Rudy.

Ia pun akan tetap mengusahakan agar masyarakat terdampak bisa bertemu dengan Pemprov Jawa Barat dan PT KAI. Pasalnya Pemkab Garut tak mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakan. (yna)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.