Warga Pangandaran Belum Siap Pemilu Serentak

47
0
PAPARKAN. Komisioner Bawaslu Kabupaten Pangandaran menilai masyarakat di Pangandaran belum siap dengan metode Pemilu langsung atau serentak, Selasa (24/12). Deni Nurdiansah/Radar Tasikmalaya
PAPARKAN. Komisioner Bawaslu Kabupaten Pangandaran menilai masyarakat di Pangandaran belum siap dengan metode Pemilu langsung atau serentak, Selasa (24/12). Deni Nurdiansah/Radar Tasikmalaya
Loading...

PANGANDARAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran menilai metode pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 harus dievaluasi kembali.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran Iwan Yudiawan mengatakan pihaknya meminta masukan dari semua pihak termasuk pelajar, santri, mahsiswa dan organisasi kepemudaan, terkait dengan pelaksanaan Pemilu serentak.

”Dengan metode pemilu kemarin, apakah masih layak untuk diteruskan atau tidak, makanya kita minta masukan untuk dijadikan masukan ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI untuk kemudian ke Komisi II,” ujarnya kepada Radar, Selasa (24/12).

Menurut dia, dalam pelaksanaan Pemilu kemarin berjalan dengan baik walaupun ada sedikit permasalahan yang terjadi.

”Keberhasilan pelaksanaan Pemilu berkat semua pihak, tidak hanya penyelenggara saja,” tuturnya.

Menurut sudut pandang Bawaslu Pangandaran, kata dia, pelaksanaan Pemilu belum pas untuk dilsakanakan secara serentak, karena masih banyak masalah terutama dari segi Sumber Daya Manusia (SDM).

”Seperti contoh dalam proses pungut hitung masih banyak human error, sehingga terjadi hitung ulang hampir di seluruh kecamatan,” terangnya.

Loading...

Kemudian masyarakat juga dinilai masih belum siap mengikuti Pemilu serentak. ”Banyak yang masih binggung terutama dalam mengguna hak pilih, tidak heran masih banyak suara yang tidak sah,” terangnya.

Lanjut dia, belum lagi adanya indikasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS Pangandaran. ”Itu artinya, pemilu serentak memang harus dievaluasi,” ujarnya.

Komisioner Bawaslu Uri Juwaeni mengatakan ada 59 kasus temuan dan laporan, namun belum ada yang langsung dari masyarakat. ”Kebanyakan laporan dari tim sukses dan penyelenggara pemilu,” tuturnya.

Dalam refleksi tersebut, pihak­nya mendorong masyarakat mema­hami dan berani melaporkan pelang­garan di Pilkada 2020. ”Kita ka­sih tahu jenis pelanggaran, cara m­ela­por dan lain-lain,” katanya. (den)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.