Warga Satu Kampung Peundeuy Garut Mundur dari Peserta PKH

262
0

PEUNDEUY – Warga di Kampung Peundeuy Desa Saribakti Kecamatan Peundeuy memilih mundur dari kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH). Alasan warga mundur sangat beragam.

Mulai dari sudah merasa mampu secara ekonomi, ingin warga lain mendapat bantuan hingga ada yang mundur setelah salat dan mendapatkan petunjuk.

Baca juga : Guru Positif Corona, Garut Maksimalkan Kembali WFH

Pendamping PKH Eni Nuraeni (29) mengatakan total ada 60 Kepala Keluarga (KK) di Desa Saribakti Kecamatan Peundeuy yang mundur atau graduasi dari PKH.

Graduasi terbanyak dilakukan warga Kampung Peundeuy Desa Saribakti Kecamatan Peundeuy sebanyak 23 KK.

Mereka mundur serentak akhir Juni. Sedangkan sisanya mundur bertahap sejak awal hingga pertengahan tahun ini.

Eni mengaku tak memaksa warga untuk mundur dari PKH. Namun warga mempunyai kesadaran dan keinginan agar bantuan dari pemerintah itu bisa dirasakan warga lain yang lebih membutuhkan.

Setiap Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), dia kerap menyarankan warga sudah merasa sejahtera, lebih baik mundur dari PKH. Hal itu dilakukan agar tidak ada ketergantungan kepada bantuan.

Menurutnya, sebagaian warga yang mundur dari PKH memang bisa disebut sejahtera. Rumah mereka sudah permanen dan memiliki penghasilan, meski tergolong belum menentu. Namun minimal, mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Ada juga yang baru empat kali pencairan PKH, gabung di tahun lalu, mundur dari PKH. Saya sampai nangis, padahal rumahnya itu panggung. Dia bilang, biar hati lebih adem. Terus sudah capek juga dengar omongan dari tetangga. Jadi biar bantuannya dirasakan sama yang lain,” katanya.

Sejumlah warga yang mundur dari PKH, disebut Eni mempunyai pekerjaan. Meski masih ada kekurangan, minimal sudah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keinginan mundur itu sangat mulia, karena mereka ingin warga lain yang kurang mampu bisa mendapatkan bantuan PKH.

“Ada yang suaminya usaha di kota, jadi buruh. Cuma merasa saja ada orang lain yang lebih pantas. Kayak ada jompo yang seharusnya dapat, ini malah tidak. Makanya mereka ingin bantuan itu bisa tepat sasaran lagi,” ucapnya.

Ikah (42), salah seorang yang memilih mundur dari PKH mengaku menjadi peserta PKH dari tahun 2016. Ibu lima anak ini jadi yang pertama mempunyai niat untuk mundur dari PKH.

“Kan sering ada pertemuan sama pendamping. Saya dan yang lain sering dapat arahan bantuannya dipakai apa saja. Terus juga sering dikasih tahu, kalau memang mampu mending mundur saja,” ucap Ikah saat dihubungi.

Setiap tiga bulan, rata-rata Ikah kerap menerima bantuan sebesar Rp 730 ribu. Uang itu dipakai untuk biaya sekolah kelima anaknya. Ia juga pernah menerima bantuan sebesar Rp 1,5 juta per tiga bulan.

Hasilnya, anak pertama Ikah kini sudah menjadi sarjana hukum lulusan dari UIN Bandung. Anak keempatnya pun kini berencana untuk melanjutkan kuliah ke UIN Bandung, mengikuti jejak kakaknya.

Ikah merasa bantuan dari pemerintah untuk dirinya itu sudah tak pantas diterima.

Apalagi masih banyak tetangganya yang lebih membutuhkan. Ada pergolakan batin dari Ikah jika tak mundur dari PKH.

“Saya lihat masih banyak tetangga yang lebih membutuhkan. Ada lansia yang seharusnya dapat, ini tidak dapat. Enggak tenang saja hati ini. Makanya saya kepikiran untuk mundur,” katanya.

Apalagi suaminya masih bisa bekerja. Meski hanya sebagai kuli bangunan dan perajin kayu, Ikah menilai pekerjaan suaminya itu masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Banyak omongan juga dari tetangga saat saya dapat bantuan. Wajar sih namanya bantuan ada yang dapat dan tidak. Makanya saya pikir lebih baik mundur,” ujarnya.

Kepala Dinsos Garut Ade Hendarsyah mengatakan mundurnya warga sekampung di Kecamatan Peundeuy dari PKH jadi gambaran kesuksesan program tersebut. Ia menilai keinginan warga itu terjadi karena mereka sudah mampu secara mandiri.

“Dari sisi ekonomi, artinya mereka mampu secara mandiri. Mereka tak perlu lagi dapat bantuan dari PKH,” ujarnya.

Ia salut atas kesadaran masyarakat yang tak mau menerima lagi PKH. Menurutnya, bantuan pemerintah pusat itu bisa dialihkan bagi warga yang benar-benar masuk kategori tak mampu.

Baca juga : Kasus Positif Corona di Garut Melonjak, Objek Wisata Bakal Ditutup

“Kami terus fasilitasi mereka untuk graduasi dari PKH. Apalagi kalau anak-anaknya sudah selesai sekolah. Kami sarankan untuk mundur saja,” katanya.

Ade menambahkan edukasi dan sosialisasi jadi kunci untuk memberi pemahaman agar mereka mau mundur dari PKH. Apalagi jika mereka sudah tak lagi masuk ke dalam komponen yang ditentukan sebagai penerima manfaat PKH. (yna)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.