Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.1%

0.9%

60.1%

2.4%

0.2%

4.5%

20.1%

11.7%

0%

0.1%

0%

Warga yang Baik, Sadar Bayar Pajak

30
0
BPPRD Kota Tasikmalaya PEMASANGAN SPANDUK. Tim BPPRD Kota Tasikmalaya bersama aparat penegak hukum (APH) memberikan peringatan kepada wajib pajak yang belum membayar PPB.

TAWANG – Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tasikmalaya mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak, baik itu pajak bumi dan bangunan (PBB), restoran, hiburan, reklame maupun lainnya. Pendapatan pajak itu untuk meningkatkan pelayanan, pendidikan, pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan.

Kepala Seksi Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Pajak BPPRD Kota Tasikmalaya Indah Komariah menjelaskan, untuk mencapai target penerimaan pajak daerah, pihaknya terus menyosialisasikan penyuluhan perpajakan ke seluruh wajib pajak (WP). Upaya tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Wali Kota (Perwalkot) Nomor 79 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak.

“Sebagai warga negara yang baik adalah masyarakat yang sadar wajib pajak sehingga rencana target pajak daerah pada APBD perubahan tahun 2019 sejumlah Rp 135.195.000.000 bisa tercapai. Ketika tercapai bisa dirasakan oleh masyarakat seperti untuk kebutuhan pendidikan, pembangunan, kesehatan, dan kepemerintahan,” kata dia kepada Radar, Senin (12/9).

BPPRD juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) yakni Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres Tasikmalaya Kota serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP-Damkar) untuk aktif menyosialisasikan kegiatan patuh pajak. “Tujuan kerja sama dengan APH tersebut agar warga mengerti dan tahu untuk membayar wajib pajak sebagai pendapatan asli daerah untuk pembangunan dan bisa meningkatkan kewajiban pajak secara drastis mencapai 70 persen yang sebelumnya hanya 20 persen,” ujar dia.

Gerakan patuh pajak daerah ini juga untuk saling mengontrol antara masyarakat. Misalnya, pemilik restoran harus mencantumkan 10 persen PPH/PNN untuk pajak. Ketika tidak mencantumkan PPH/PPN masyarakat harus mempertanyakannya. “Masyarakat patuh pajak bagaimana membangun kesadaran owner perusahaan terutama untuk mau menaati membayar pajak 10 persen tersebut,” katanya.

BPPRD menyarankan masyarakat jik­a membayar PBB langsung saja ke Bank BJB atau Kantor Pos. Bila pem­bayaran itu dititipkan ke kolek­tor atau pemungut pajak, maka masyarakat harus meminta buk­ti pembayaran dari bank. (riz/adv)

loading...
Halaman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.