Wawali Kota Banjar Kecewa Banprov Tahun 2020 Hanya Rp 58 Miliar

330
0
Wakil Wali Kota
Wakil Wali Kota
Loading...

BANJAR – Wakil Wali Kota Banjar H Nana Suryana kecewa ketika mengetahui jumlah anggaran bantuan provinsi (banprov) tahun 2020 untuk Kota Banjar hanya sekitar Rp 58 miliar.

“Saya heran Banjar kenapa mendapat nilai sangat rendah, hanya Rp 58 miliar. Sementara Kabupaten Ciamis bisa mencapai Rp 355 miliar lebih, Kabupaten Pangandaran Rp 596 miliar. Kita nggak sampai Rp 100 miliar,” kata Nana Kamis (26/12).

Menurut dia, dengan jumlah bantuan itu, sedikit besaranya akan menghambat pembiayaan pembangunan di Kota Banjar. Padahal, kata dia, banyak program yang tengah direncanakan Pemerintah Kota Banjar dari berbagai sektor pembangunan baik fisik maupun non fisik.

“Nanti lah saya komentar lagi karena kita memang kesulitan dalam membangun jika tidak didukung dengan anggaran yang memadai,” kata Nana.

Pemerhati pemerintahan Sidik Firmadi mengatakan kecilnya banprov untuk Kota Banjar merupakan bentuk peringatan dari pemerintah provinsi yang harus dijadikan bahan evaluasi.

Menurut dia, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai bentuk respon terhadap kecilnya bantuan Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kota Banjar.

Pertama, perlu adanya perubahan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD. Maksudnya, arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD harus detail dan jelas serta fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Banjar. Selain itu, harus terarah dan fokus kebijakan pembangunan harus berbasis pada pontensi daerah.

Loading...

“Misalnya Kota Banjar memiliki potensi untuk dijadikan kota industri pengolahan kayu (mengingat banyaknya pabrik olahan kayu), maka hal itu harus tertuang dalam RPJMD,” kata dia.

Kemudian, tambahnya, harus ada aksi untuk merealisasikan RPJMD tersebut. Dengan begitu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melihat keseriusan pemerintah kota dalam mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi.

“Dengan begitu juga pada akhirnya bantuan provinsi pasti akan besar nilainya. Sebagai pembanding, kenapa Kabupaten Pangandaran mendapat bantuan hampir Rp 600 miliar, karena arah pembangunannya jelas dan berfokus pada pariwisata sebagaimana itu merupakan keunggulan atau potensi yang dimiliki Pangandaran,” kata dia.

Kedua yang perlu diperhatikan adalah terkait penyerapan atau realisasi anggaran bantuan provinsi. Jangan sampai, kata dia, apabila telah mendapat bantuan provinsi, anggaran yang ada justru tidak terserap dengan efektif dan efisien dan justru menghasilkan banyak silpa.

“Hal itu tentunya akan menjadi catatan bagi pemerintah provinsi, sehingga daerah yang tidak mampu menyerap bantuan provinsi dengan baik dianggap gagal dan pada akhirnya bantuan tahun berikutnya bisa dikurangi atau dipotong,” katanya.

Ia berharap Pemerintah Kota Banjar mulai terbuka menerapkan teori pemerintahan kolaboratif (colaborative goverment). Pemerintahan yang bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti masyarakat, swasta, terutama dengan perguruan tinggi (akademisi) di Kota Banjar.

“Sehingga ada unsur gotong-royong dalam membangun dan memajukan Kota Banjar yang akan bermuara pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” harapnya. (cep)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.