Wujud Dilematis Pemerintah Batalkan Kenaikan Premium

6

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

JAKARTA – Pemerintah secara mendadak batal menaikkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Premium.

Alasannya, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kebijakan tersebut ditunda lantaran menunggu kesiapan PT Pertamina Persero.

Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Reza Hafiz menilai, pemerintah saat ini tengah dihadapkan dengan pilihan dilematis antara mendorong pertumbuhan atau stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Pasalnya, jika Premium naik, menurutnya akan membuat daya beli masyarakat melemah lantaran ikut melambungnya harga kebutuhan pokok.

“Alhasil konsumsi rumah tangga melemah dan pada akhirnya pertumbuhan melambat. Karena kita tahu hampir 60 persen struktur pertumbuhan masih disumbang konsumsi,” ujar Reza kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Jumat (12/10).

Reza mengatakan, pertimbangan dampak negatif jangka pendek kenaikan Premium terhadap pertumbuhan dan stabilitas harga menjadi alasan kuat penundaan penyesuaian BBM subsidi tersebut. Dibanding isu fiskal maupun keuangan Pertamina.

“Pertimbangan ini tentu lebih dominan dari isu kesehatan fiskal maupun keuangan Pertamina. Meskipun tidak bisa dipungkiri juga ada muatan populis di dalamya,” imbuhnya.

Reza menjelaskan, kenaikan harga Premium dapat memberi sinyal positif bagi pasar. Sehingga, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kemungkinan besar akan terapresiasi.

Namun, menurutnya, hal itu juga akan memberikan dampak negatif, seperti menggoyahnya harga kebutuhan pokok dan pelonjakan inflasi.

“Lagipula masalah stabilitas nilai tukar gak cuma dari berasal dari BBM saja, tapi dari investasi yang masuk langsung maupun portofolio dan hasil ekspor,” kata dia.

Reza menilai, penundaan kenaikan harga Premium tak akan memengaruhi keuangan Pertamina, sebab hal itu telah terselamatkan oleh kenaikan harga BBM non-subsidi.

Walaupun tertekan proyeksi harga minyak mentah dunia serta depresiasi rupiah, kata Reza, pemerintah masih bisa diuntungkan melalui penerimaan negara sektor minyak dan gas, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Dan kemungkinan pertimbangan harga minyak dunia hingga akhir tahun agak melandai sehingga proyeksi harga Premium masih bisa ditalangi Pertamina. Namun, dengan tetap dibantu pemerintah,” pungkasnya.

Siap Tidak Siap

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menjelaskan, penundaan penyesuaian harga BBM subsidi jenis Premium bukan lantaran masalah kesiapan.

Namun, kata Nicke, penetapannya sedikit lebih rumit. Pertamina mesti berkoordinasi dengan tiga menteri sekaligus.

“Ini bukan masalah siap atau tidak siap, ada ketentuan yang penetapan harganya harus dilakukan koordinasi dengan tiga menteri,” ujarnya.

Nicke mengaku telah bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan untuk membicarakan hal ini.

Pada pertemuan itu, Nicke meminta waktu bagi Pertamina untuk menyapkan mekanisme kenaikan harga.

“Diinfokan kami perlu waktu juga untuk set up, seperti dengan tim IT, lalu SPBU kita juga banyak kan,” paparnya.

Sebab, melakukan penyesuaian harga Premium, ungkap Nicke, harus mementingkan sejumlah variabel. Salah satunya, seperti, kemampuan daya beli masyarakat.

(riz/fin)

loading...