Yosa : Kami Evaluasi Penanganan Covid-19 dan Penyaluran Bantuan

88
0
Yosa Octora Santono S.Si MM
Yosa Octora Santono S.Si MM

BANDUNG – Dewan mengapresiasi Wali Kota Bandung dalam protap penanganan Covid-19 (corona), seperti penempatan tempat cuci tangan, pos-pos tertentu di sejumlah titik terutama untuk pemudik dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

“Kepulangan pemudik ke tempat asal dengan berbagai alasan, diantaranya sudah di-PHK atau susah cari uang,” ungkap Yosa Octora Santono S.Si MM, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) dari Fraksi Partai Demokrat.

Yosa mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi dengan Wali Kota Bandung. Dalam pertemuan itu, pihaknya menyoroti klaster GBI yang hasil tes positif.

“Kami mempertegas ke Wali Kota apakah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar sudah memberikan data valid orang yang berjumlah 227 itu calon penerima dan calon lokasi (CPCL)-nya di mana, alamat rumah, jenis kelamin, serta punya anak berapa dalam satu rumah,” kata anggota Komisi I DPRD Jabar ini.

Karena, lanjut Yosa, data yang sudah meninggal sampai sekarang prosesnya sudah kurang lebih satu bulan.

“Saat datang ke Bandung titiknya di mana saja. Aktivitas mereka itu yang menjadi pertanyaan kami. Jawaban Pemprov diwakili Sekda, kami sudah punya data CPCL-nya dan kami sudah melihat sebaran di Kota Bandung dan sebarannya ternyata tidak hanya di Kota Bandung,” ujar Yosa.

Sekda sendiri, kata Yosa, tidak perlu khawatir karena sudah melaksanakan protap. Pihaknya sedang menunggu hasil tes.

”Mudah-mudahan beberapa hari kedepan hasilnya sudah ada,” harap dia.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti kebijakan gubernur yang berefek pada data, karena melihat kesiapan Kota Bandung dengan anggaran yang besar tentu sanggup menyediakan rata-rata Rp 500 ribu per kepala keluarga.

“Dari sisi ekonomi Pemkot sudah menyiapkan anggarannya,” tandas anggota Bamus DPRD Jabar ini.

Justru pihaknya menyoroti kebijakan gubernur dari berbagai sisi, satu sisi kalau diberi uang cash bakal memunculkan kecemburuan, sementara sisi lain jika diberi dalam bentuk barang/natural akan terkendala dengan pendestribusian karena jumlahnya ada jutaan paket.

“Kalau pembagiannya melalui PT Pos ke pengiriman online, kita melihat peraturannya, bagaimana teknisnya,” tanya Yosa.

Dalam satu bulan, lanjut dia, tidak akan muncul persoalan, tapi bulan-bulan berikutnya bakal muncul bagaimana kesiapan distributor.

“Dan jangan sampai ke depan ada uang, sementara barang tidak ada,” tegasnya.

Yosa mengatakan, hasil pertemuan gubernur dengan DPRD Jabar tidak alternatif lain, seandainya barang tidak ada pada bulan kedua dan ketiga.

Menurut dia, bencana ini akibat migrasi dari luar daerah (Jabodetabek) masuk ke kabupaten/kota ke wilayah Jabar, sehingga tidak hanya penyakit, tapi juga menghadirkan permasalahan sosial.

Ia juga mengeluhkan perbedaan angka dalam setiap pertemuan dengan gubernur. Angkanya selalu berbeda-beda.

“Pertama angkanya satu juta orang, selanjutnya naik menjadi 1,6 juta orang dan saya yakin pertemuan selanjutnnya naik lagi,” kata Yosa.

Dia menambahkan, kondisi di Jabar saat ini masih dalam pendataan. Gubernur memerintahkan bupati/walikota untuk menyetorkan nama CPCL lewat Dinas Sosial. Hanya saja, sisi lain kabupaten/kota yang keuangannya kuat tidak masalah kalau tidak ter-cover oleh Pemrov Jabar.

“Mereka bisa menyediakan anggaran sendiri dan akan menyesuaikan bantuan seperti yang dialokasikan Pemprov,” tandasnya.

Ia justru mengkhawatirkan kabupaten/kota lain yang keuangannya tidak terlalu kuat alias sedang, seperti Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran dan Cirebon.

“Pangandaran yang terkenal jasa wisatanya, dengan kondisi sekarang yang turun drastis dampak dari Covid 19,” ujar Yosa mencontohkan.

Sementara dewan sendiri sudah melakukan pengetatan anggaran, meski pihaknya menyadari bahwa bencana ini adalah keprihatinan bersama.

“Kami sudah memonitor kelangkaan alat pelindung diri (APD) untuk petugas kesehatan di puskesmas Kabupaten Kuningan, Ciamis, Pangandaran dan Kota Banjar,” tambah Yosa.

Selain memantau APD, ia juga membantu penyediaan hand sanitizer, masker, alat disinfektan. Hasil dari monitoring tersebut telah disampaikan dalam rapat kerja bersama antara Pemprov dengan pimpinan DPRD Jabar yang menghasilkan kebijakan penanganan kesehatan dan social safety net akibat Covid-19.

“Mudah-mudahan wabah pendemik Covid-19 di Indonesia dapat segera berakhir dan diatasi, khususnya di wilayah Jabar,” harap Yosa. (*)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.