Zona Integritas PN Tasikmalaya, Bebas KKN

32
0
KAMPAPNYE. Pengadilan Negeri Tasikmalaya mengampanyekan Zona Integritas dengan sepeda bersama.

TAWANG – Pengadilan Negeri (PN) Tasikmalaya Klas 1A mengampanyekan pembangunan Zona Integritas (ZI). Tujuannya sebagai penguatan pengawasan dan meningkatkan fungsi pelayanan di lembaga pengadilan tanpa suap, korupsi, pungli dan gratifikasi.

Pelaksanaan kampanye pembangunan ZI, pada Jumat (6/11) pun diawali dengan komitmen mengamalkan isi maklumat ZI, lalu bersepeda bersama.

Dilanjutkan dengan pembagian stiker PN Tasikmalaya yang merupakan kawasan ZI kepada masyarakat di Taman Kota Tasikmalaya.

Ketua PN Tasikmalaya Klas 1A, Winarno mengatakan berdasarkan Permenpan No 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

“Untuk itu, sebagai bagian dari instansi pemerintah, tentunya turut melaksanakan pembangunan ZI. Artinya kita bersemangat menginginkan PN Tasikmalaya mempunyai komitmen pembangunan ZI,” katanya kepada Radar, Jumat (6/11).

Baca juga : SMK NU Tasik Menuju Sekolah Vokasi CoE

“Sehingga, Zona Integritas itu bukan sekadar predikat atau pengakuan, tetapi lebih jauh daripada yaitu terlaksananya sistem kerja yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan menguatnya pengawasan serta meningkatkan fungsi pelayanan di lembaga pengadilan tanpa suap, korupsi, pungli dan gratifikasi,” ujarnya.

Momentum tepat untuk berubah ini, kata dia, karena pada 2018 PN Tasikmalaya Klas IA pernah mencanangkan ZI. Sehingga harus menjadi bantu loncatan menuju lembaga bebas dari korupsi serta kawasan birokrasi bersih dan melayani dengan prima bagi masyarakat.

“Wadah ini memberikan arti pembangunan PN Tasikmalaya agar betul-betul pembangunannya mengakar. Maka akan terus memberikan pelayanan prima dan fungsi pengawasan yang baik,” katanya.

Jadi, sambung Winarno, ketika PN Tasikmalaya ingin mendapatkan predikat ZI. Maka pimpinan dan jajarannya harus mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

“Caranya bisa melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ungkapnya.

Saat ini, lanjut Winarno, PN Tasikmalaya mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Maka harus bisa memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja.

“Semua itu kita usahakan, yang utamanya adalah perubahan dari dalam sistem kerja dan budaya kerja dulu. Salah satunya di PN mesti memberikan pelayanan prima yang mudah pengaksesannya, baik fisik atau elektronik,” katanya.

Wakil Ketua PN Tasikmalaya Klas 1A, Muhammad Panji Santoso menambahkan pentingnya pengawalan dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) di PN Tasikmalaya. Agar melakukan pengawasan baik secara internal dan eksternal.

“Untuk pengawasan internal ini melekat langsung dari pimpinan kepada jajaran lingkungan PN Tasikmalaya. Sedangkan pengawasan eksternal melibatkan badan pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ujarnya.

Langkah yang akan dilakukan, kata dia, yakni membentuk unit pengendalian gratifikasi bersama KPK. Serta adanya pembinaan dan pengawasan dari Komisi Yudisial (KY) terhadap hakim ataupun semua jajaran aparatur PN Tasikmalaya.

“Jadi kita sudah ada komunikasi dan kerja sama dalam pengawasan untuk pembangunan ZI di PN Tasikmalaya,” katanya. (riz)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.